Barcode BBM Subsidi UMKM Diblokir Sepihak, Legislator PDIP Minta Transparansi Pemerintah

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendesak pemerintah untuk segera menghadirkan transparansi dan komunikasi kebijakan yang terintegrasi terkait penyaluran bahan bakar.

Desakan ini menyusul banyaknya laporan mengenai pemblokiran secara tiba-tiba pada barcode BBM bersubsidi milik para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah.

Menurut Novita, pemblokiran sepihak tersebut kini mulai mengganggu aktivitas ekonomi produktif rakyat, terutama pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada kepastian energi.

"Di lapangan banyak pelaku usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi karena barcode mereka diblokir. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat," kata Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, perubahan kebijakan energi yang diterapkan tanpa sosialisasi matang berpotensi mematikan usaha rakyat. Sektor logistik, transportasi, hingga industri kecil menjadi pihak yang paling terdampak langsung oleh karut-marut sistem digitalisasi subsidi ini.

Untuk mengantisipasi kebingungan massal di tingkat akar rumput, Novita meminta pemerintah membangun sistem komunikasi publik yang terbuka dan terintegrasi.

Hal ini bertujuan agar setiap perubahan atau pembaruan data kebijakan energi dapat diketahui lebih awal oleh para pelaku usaha sebelum tindakan pemblokiran dilakukan.

Lebih lanjut, Novita menyoroti lemahnya koordinasi lintas kementerian yang dituding menjadi akar persoalan tumpang tindihnya kebijakan energi dan industri di lapangan. Ia mendesak adanya sinkronisasi regulasi yang kuat antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina (Persero).

"Jangan sampai pelaku industri menjadi korban dari ego sektoral antarlembaga. Negara harus hadir dengan kebijakan yang terkoordinasi, jelas, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha,” tegas legislator PDIP tersebut.