Kredit Foto: ChatGPT/Al Musthafa Gustar's
Kabar soal bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp5,4 juta sempat membuat publik heboh dalam beberapa hari terakhir. Banyak masyarakat mengira pemerintah akan membagikan bantuan baru dengan nominal tersebut kepada seluruh warga penerima manfaat.
Namun, Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jodi Mahardi akhirnya memberikan penjelasan resmi untuk meluruskan informasi yang berkembang. Ia menegaskan angka Rp5,4 juta bukanlah program bansos baru yang akan diberikan secara merata kepada masyarakat.
"Angka Rp5,4 juta bukan merupakan program bantuan tunai baru yang akan diterima secara merata oleh setiap warga negara," ungkap Jodi dalam keterangan tertulis.
Angka tersebut hanya berupa ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan potensi total bantuan yang dapat diterima sebuah rumah tangga dari berbagai program perlindungan sosial yang sudah berjalan saat ini.
"Angka tersebut murni merupakan ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial yang sudah ada," katanya.
Menurut Jodi, besaran bantuan yang diterima setiap keluarga tentu tidak akan sama. Nilainya bergantung pada kondisi sosial ekonomi masing-masing rumah tangga serta jenis program bantuan yang mereka terima.
Baca Juga: Jangan Sampai Terlewat! Daftar Bansos yang Cair Juni 2026, Begini Cara Ceknya
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah mempersiapkan transformasi besar dalam tata kelola perlindungan sosial. Fokus utamanya adalah menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan teknologi digital.
Jodi menyebut pemerintah sedang membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi sehingga berbagai bantuan dan subsidi dapat disalurkan secara lebih presisi, efisien, transparan, serta mudah diakses oleh masyarakat yang berhak menerima.
"Pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat program perlindungan sosial dapat disalurkan secara jauh lebih efektif dan tepat sasaran khusus bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan," terang Jodi.
Sebelumnya, polemik mengenai angka Rp5,4 juta mencuat setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengubah pola subsidi berbasis barang menjadi transfer tunai langsung kepada penerima manfaat.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (9/6/2026), Luhut menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji penggabungan berbagai bantuan sosial ke dalam skema transfer tunai yang lebih terintegrasi.
"Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang," kata Luhut.
Perubahan sistem tersebut nantinya akan didukung oleh penerapan Digital Single ID berbasis kecerdasan buatan (AI) yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah.
Luhut mengatakan sistem baru itu ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun ini agar seluruh bantuan sosial dapat diberikan secara lebih akurat kepada penerima yang benar-benar memenuhi syarat.
"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai," ujar Luhut.
Dengan penjelasan terbaru dari DEN, pemerintah memastikan bahwa angka Rp5,4 juta bukanlah bansos baru yang akan dibagikan secara seragam, melainkan hanya ilustrasi potensi total manfaat dari berbagai program perlindungan sosial yang sudah ada dan sedang disiapkan untuk menjadi lebih terintegrasi ke depannya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri
Tag Terkait: