Bank Dunia Bongkar Fakta! Setengah Subsidi BBM Pemerintah Dinikmati Orang Kaya

Bank Dunia (World Bank) mengungkap distribusi subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia masih jauh dari tepat sasaran. Dalam laporan terbaru Indonesia Economic Prospects Juni 2026, Bank Dunia mencatat 20% rumah tangga terkaya di Indonesia menikmati sekitar setengah dari total subsidi BBM yang dikucurkan pemerintah. Temuan tersebut menjadi salah satu alasan utama lembaga internasional itu mendorong reformasi subsidi energi di Indonesia.  

Laporan tersebut menyebut lonjakan harga minyak dunia pada awal 2026 kembali memperlihatkan besarnya beban fiskal yang ditanggung pemerintah akibat skema subsidi energi yang berlaku saat ini. Selain mengurangi ruang fiskal negara, pola distribusi subsidi juga dinilai belum efektif menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.  

“20 persen rumah tangga terkaya justru menerima setengah dari total subsidi BBM,” tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Minggu (14/6/2026).

Menurut Bank Dunia, kondisi tersebut menunjukkan sebagian besar anggaran subsidi energi masih dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang memiliki konsumsi BBM lebih besar dibanding kelompok miskin dan rentan.

Karena itu, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah mulai mengurangi kesenjangan antara harga BBM bersubsidi dan harga pasar secara bertahap melalui mekanisme penyesuaian harga yang telah diumumkan sebelumnya.  

Sebagai kompensasi, pemerintah disarankan memperluas bantuan langsung tunai yang lebih tepat sasaran kepada 40% rumah tangga termiskin agar dampak kenaikan harga energi terhadap daya beli masyarakat dapat diminimalkan.  

Bank Dunia menilai reformasi subsidi BBM tidak hanya akan memperbaiki ketepatan sasaran belanja negara, tetapi juga membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk mendukung program prioritas pemerintah.

Lembaga tersebut memperkirakan penghematan fiskal dari reformasi subsidi BBM dapat mencapai setara 1,3% produk domestik bruto (PDB) dalam dua tahun pertama dan meningkat menjadi 2,1% PDB setelah penyesuaian harga diterapkan secara penuh.  

Baca Juga: Lebih Murah Mana? Ini Daftar Harga BBM Terbaru di Indonesia dan Malaysia Per Juni 2026

Baca Juga: Alasan Presiden, Bahlil Tegaskan Harga BBM dan LPG Subsidi Tidak Naik

Bank Dunia juga meminta pemerintah mengalokasikan kembali penghematan subsidi tersebut secara transparan untuk perlindungan sosial, investasi publik, serta bantuan bagi kelompok yang terdampak seperti nelayan, petani, pelaku UMKM, dan pekerja sektor transportasi.  

Dalam laporan yang sama, Bank Dunia menilai ruang fiskal Indonesia semakin terbatas. Rasio penerimaan pajak Indonesia pada 2025 hanya mencapai 9,3% terhadap PDB, sementara defisit fiskal meningkat menjadi 2,9% PDB. Kondisi tersebut membuat reformasi belanja negara menjadi semakin penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka menengah.  

Bank Dunia menekankan bahwa keberhasilan reformasi subsidi BBM akan sangat bergantung pada komunikasi publik yang jelas, implementasi bertahap, pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta transparansi penggunaan dana hasil penghematan subsidi.