Ketergantungan Sulfur Impor Jadi Tantangan Hilirisasi Nikel RI

Ambisi Indonesia membangun ekosistem baterai kendaraan listrik masih menghadapi tantangan dari sisi rantai pasok bahan baku. Meski memiliki cadangan nikel yang besar dan menjadi salah satu pemain utama industri nikel global, Indonesia masih bergantung pada impor sulfur untuk mendukung pengolahan nikel limonit melalui teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL).

Direktur Perencanaan Pengolahan Sumber Daya Mineral MIND ID, Budi Santoso, mengungkapkan lebih dari 70% kebutuhan sulfur untuk pengolahan nikel di Indonesia masih dipenuhi melalui impor. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian pasokan sulfur berasal dari kawasan Timur Tengah yang tengah menghadapi ketegangan geopolitik.

“Kondisi sekarang, ternyata di Indonesia 70% lebih kebutuhan sulfur nikel itu didapatkan melalui impor dan surprisingly itu ada di area di mana saat ini sedang berkecamuk di Timur Tengah,” ujar Budi dalam diskusi Mineral Kritis Indonesia di Tengah Krisis Energi Dunia di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Sulfur merupakan komponen penting dalam proses HPAL untuk mengolah bijih nikel limonit menjadi produk antara seperti mixed hydroxide precipitate (MHP) yang menjadi salah satu bahan baku utama baterai kendaraan listrik.

Budi mengatakan, ketergantungan terhadap pasokan impor sulfur menjadi tantangan dalam memperkuat rantai nilai industri baterai nasional. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, MIND ID bersama anggota holding tengah melakukan inventarisasi potensi sumber sulfur dari produk samping (by product) pertambangan.

“Kita memiliki by product itu tembaga maupun emas itu ada iron oxide dan iron sulfate yang mestinya itu bisa kita proses, diolah, diekstrak untuk menjadi dan diambil sulfurnya maupun diambil dan dijadikan asam sulfat untuk memenuhi hal tersebut,” jelasnya.

Namun, menurut Budi, penguatan rantai nilai baterai tidak hanya menghadapi tantangan pada pasokan pendukung proses pengolahan nikel. Indonesia juga masih menghadapi keterbatasan pada sejumlah komponen strategis yang dibutuhkan dalam industri baterai.

Salah satunya adalah litium. Budi menyebut Indonesia masih harus mengimpor litium untuk memenuhi kebutuhan industri baterai yang menggunakan material tersebut.

“Ini dengan catatan kalau kita punya materialnya ya. Tapi ada juga yang tidak punya, misalnya tadi baterai yang basisnya litium, litium-nya masih harus impor,” kata Budi.

Karena itu, menurut Budi, Indonesia perlu mengoptimalkan keunggulan sumber daya yang dimiliki dengan mendorong pengembangan teknologi baterai berbasis nikel agar semakin kompetitif.

“Kita mestinya karena kita punya nikel, kita dorong riset terhadap bagaimana baterai yang basisnya itu nikel harus lebih efisien dibandingkan yang litium,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, mengatakan gangguan pasokan global akibat ketegangan geopolitik telah berdampak terhadap harga sulfur yang menjadi salah satu komponen penting dalam proses pengolahan nikel berbasis HPAL.

Menurut Arif, harga sulfur saat ini telah meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

“Harga sulfur hari ini itu 1.200. Pada bulan April tahun lalu harganya hanya 250 saja,” ujar Arif dalam Indonesia Critical Minerals di Jakarta awal Juni 2026. 

Baca Juga: MIND ID Soroti Tantangan Hilirisasi Mineral, Pasar Domestik Harus Siap Menyerap

Baca Juga: MIND ID Raup Laba Rp29,89 Triliun pada 2025

Sulfur digunakan dalam proses pelindian asam bertekanan tinggi untuk menghasilkan produk antara nikel seperti MHP. Kebutuhan sulfur dalam proses tersebut tergolong besar, dengan produksi satu ton MHP membutuhkan sekitar 11,7 ton sulfur.

Arif mengatakan, pelaku industri hilirisasi nikel mulai melakukan diversifikasi sumber impor untuk menjaga keberlangsungan pasokan sulfur.

“Ada beberapa negara (diversifikasi). Ada Kanada, Amerika, dan Korea,” ungkapnya.

Hingga 2025, kawasan Timur Tengah masih menjadi salah satu pemasok utama sulfur Indonesia. Sekitar 75%-80% kebutuhan impor sulfur nasional berasal dari kawasan tersebut dengan total impor sekitar 5,3 juta ton.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai tantangan rantai pasok tersebut menunjukkan bahwa proses hilirisasi mineral Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah.

Menurut Faisal, Indonesia perlu memastikan hilirisasi tidak berhenti pada tahap ekstraksi maupun pengolahan awal, tetapi mampu berkembang hingga industri manufaktur lanjutan.

“Jika kita hanya mengandalkan ekstraksi atau pengolahan pada tahap awal, maka ketika mineral itu habis, manfaat ekonominya juga akan berhenti,” ujar Faisal.

Ia mengatakan, semakin panjang rantai nilai yang dikuasai Indonesia, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

“Mungkin bahan bakunya sudah tidak tersedia sebanyak sebelumnya, tetapi sumber daya manusia yang telah memiliki kemampuan mengembangkan produk-produk turunannya tetap kita miliki,” katanya.

Faisal menambahkan, konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk memastikan investasi hilirisasi berjalan dalam jangka panjang.

Menurut dia, keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari pembangunan smelter, tetapi juga dari kemampuan menciptakan ekosistem industri, memperkuat rantai pasok domestik, serta memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh daerah penghasil mineral.