'Terlalu Banyak Konsesi,' Senator Amerika Nilai Trump Rugikan Negara Lewat Perjanjian dengan Iran

Nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Amerika Serikat (AS) dan Iran justru memicu gelombang kritik di Washington. Sejumlah anggota Kongres menuding Presiden AS Donald Trump telah merugikan kepentingan negaranya sendiri karena memberikan terlalu banyak konsesi kepada Teheran tanpa memperoleh jaminan konkret terkait penghentian program nuklir Iran.

Meski dokumen final belum diserahkan kepada para legislator di Capitol Hill, rincian yang beredar di media telah memicu perdebatan sengit di kalangan politik AS.

Baca Juga: 'Saya Merasa Sedih,' Presiden Amerika Berikan Dukungannya ke Sekutu Iran Gegara Terus Dibom Israel

Senator Partai Demokrat dari Virginia, Tim Kaine menilai kesepakatan yang sedang disiapkan pemerintahan Trump bahkan lebih buruk dibandingkan perjanjian nuklir Iran era mantan Presiden Barack Obama atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yang justru dibatalkan sendiri oleh Trump pada masa jabatan pertamanya.

"Semua yang saya lihat dari berbagai laporan menunjukkan bahwa kita memberikan jauh lebih banyak, tetapi mendapatkan jauh lebih sedikit dibandingkan JCPOA," kata Kaine, dikutip dari Fox News, Kamis (18/6).

Ia mengaku belum bisa memberikan penilaian final sebelum melihat teks memorandum secara utuh. Namun, berdasarkan informasi yang beredar, Kaine menilai pemerintahan Trump telah menawarkan konsesi yang jauh lebih besar dibandingkan kesepakatan sebelumnya.

Kritik terhadap MoU ini ternyata tidak sepenuhnya mengikuti garis partai politik. Senator Partai Republik dari Louisiana, Bill Cassidy juga melontarkan kritik tajam terhadap kerangka kesepakatan tersebut.

"Ronald Reagan akan berbalik di kuburnya. Ambisi nuklir Iran tidak dibatasi, dan mereka kini belajar bahwa mengancam Selat Hormuz berhasil dan dapat digunakan lagi di masa depan. Sekarang Iran malah mendapat kesempatan membangun infrastruktur baru melalui perjanjian ini," tulis Cassidy di media sosial X.

Pemerintahan Trump sebelumnya mengungkapkan bahwa memorandum tersebut mencakup pelonggaran segera terhadap ekspor minyak Iran, kerangka dana rekonstruksi dan pengembangan ekonomi sedikitnya sebesar 300 miliar dolar AS, serta masa negosiasi selama 60 hari untuk mencapai kesepakatan final terkait program nuklir Iran.

Namun, justru di sinilah letak keberatan para pengkritik. MoU tersebut dinilai belum menyentuh persoalan utama yang menjadi pemicu perang, yakni program nuklir Iran.

Alih-alih mengharuskan Teheran menghentikan atau menghancurkan persediaan uranium yang diperkaya, kesepakatan itu hanya mengatur bahwa kedua pihak akan membahas nasib stok uranium dan aktivitas pengayaan di masa depan dalam perundingan lanjutan.

Kaine menilai memorandum tersebut kemungkinan besar cukup berkaitan dengan isu nuklir sehingga wajib diserahkan kepada Kongres untuk ditinjau berdasarkan Iran Nuclear Agreement Review Act (INARA), aturan yang ia dorong saat pemerintahan Obama.

Meski demikian, tidak semua pihak di Washington menolak pendekatan diplomatik Trump. Senator Partai Republik dari South Carolina, Lindsey Graham, yang sebelumnya bersikap skeptis, kini justru melihat MoU sebagai kerangka awal menuju kesepakatan yang lebih besar.

"Saya tidak menganggap MoU ini sebagai sebuah perjanjian. Ini adalah kerangka untuk mencapai kesepakatan," kata Graham.

Ia mengakui ada sejumlah poin yang tidak disukainya dalam memorandum tersebut. Namun, menurutnya, jika masih ada peluang menemukan solusi diplomatik terhadap ambisi nuklir Iran, maka kesempatan itu harus dimanfaatkan.

Graham juga tidak mempermasalahkan pencabutan sementara sanksi ekspor minyak Iran maupun aliran dana yang berpotensi masuk ke Teheran selama proses negosiasi berlangsung.

"Karena jika kesepakatan ini gagal, semua itu akan berhenti," ujarnya.

Menurut Graham, ancaman terbesar justru muncul apabila kesempatan diplomasi diabaikan.

"Yang saya khawatirkan adalah kita tidak memanfaatkan peluang untuk menemukan solusi diplomatik. Karena jika itu gagal, maka yang tersisa hanyalah perang," katanya.

Baca Juga: Pemerintah Indonesia Terapkan Sistem Grading, Dapur Tak Lagi Bisa Seenak Hati Jalankan Program MBG

Perdebatan di Capitol Hill menunjukkan bahwa kesepakatan awal Trump dengan Iran masih jauh dari kata aman secara politik di dalam negeri. Di satu sisi, pemerintahan Trump mengklaim MoU tersebut dapat membuka jalan menuju perdamaian baru di Timur Tengah. Namun di sisi lain, para pengkritiknya menilai Washington berisiko memberikan terlalu banyak keuntungan kepada Teheran tanpa memperoleh jaminan yang sepadan bagi keamanan nasional Amerika Serikat.