Sahroni Tawarkan Rp5 Triliun, KPK: Rp762,30 Miliar Saja, Sesuai Kebutuhan

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mempertanyakan usulan tambahan anggaran yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun 2027 sebesar Rp762,30 miliar. Sahroni menilai nominal yang diajukan lembaga antirasuah itu masih terlalu rendah.

Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026), Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa lembaganya memperoleh pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp1,23 triliun.

Menurut Setyo, angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp349 miliar atau 22 persen dibandingkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026.

"Pagu indikatif KPK tahun 2027 mengalami penurunan. Jadi kami langsung bahwa ada penurunan sebesar Rp349 miliar atau 22 persen dibandingkan DIPA tahun anggaran 2026. Jadi pagu indikatifnya adalah Rp1,23 triliun," kata Setyo.

Anggaran tersebut, kata dia, akan dialokasikan untuk sejumlah program, mulai dari dukungan manajemen hingga pelaksanaan tugas dan fungsi teknis pada program pencegahan dan penindakan.

Di tengah penurunan pagu anggaran tersebut, KPK mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp762,30 miliar. Setyo mengatakan usulan itu turut mempertimbangkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat konsolidasi program Makan Bergizi Gratis di Sentul pada 3 Juni 2026.

"Pimpinan dan anggota Komisi III yang kami hormati, tentu kami mencermati arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan konsolidasi program Makan Bergizi Gratis tanggal 3 Juni di Sentul. Beliau memberikan sebuah statement 'berapa pun yang dibutuhkan'. Oleh karena itu, tentu berkaitan dengan pernyataan tersebut, ini akan relevan dengan permintaan yang kami usulkan, atau mengusulkan tambahan terhadap pagu 2027 sebesar Rp762,30 miliar," ujar Setyo.

Mendengar paparan tersebut, Sahroni yang memimpin jalannya rapat mengaku heran dengan nominal tambahan anggaran yang diajukan KPK.

"Jadi Bapak cuma ngajuin Rp762 (miliar) nih ya?" kata Sahroni.

Menanggapi pertanyaan itu, Setyo menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan lembaga, terutama untuk mendukung unit kerja penindakan, pencegahan, koordinasi supervisi, serta pendidikan peran serta masyarakat.

"Kami tidak muluk-muluk, kami sesuaikan dengan kebutuhan saja, dengan pertimbangan bahwa pastinya untuk kegiatan dalam rangka unit kerja penindakan, kemudian pencegahan, termasuk juga koordinasi supervisi dan pendidikan peran serta masyarakat," ujar Setyo.

Sahroni kemudian kembali menyinggung pernyataan Presiden yang sebelumnya disampaikan Setyo. Politikus Partai NasDem itu bahkan menyarankan KPK mengajukan tambahan anggaran hingga Rp5 triliun.

Baca Juga: Cegah Kebocoran Program Pembibitan Perkebunan, Kementan Gandeng KPK dan Aparat menjadi Pengawas

"Pak, ajuin Rp5 T, Pak! Tanggung, Pak! Nanti kalau Pak Presiden nggak kasih, ah kita videonya kita buka terus nanti. Supaya Pak Presiden ngasih buat KPK setara dengan Kejaksaan nanti anggarannya. Setuju nggak, kita teman-teman?" ujar Sahroni.

Meski demikian, Setyo menegaskan usulan tambahan anggaran sebesar Rp762,30 miliar telah melalui pertimbangan matang dan diyakini mampu mengakomodasi kebutuhan KPK apabila terealisasi.

"Jadi harapannya dengan penambahan yang Rp762 (miliar) itu, ini sudah bisa mengakomodir," kata Setyo.