Kurang 20 Juta Ton, Bahlil Bentuk Tim Kawal Suplai Batu Bara ke PLN

Pemerintah telah membentuk tim pengadaan untuk mengawal pasokan batu bara bagi PT PLN (Persero). Langkah tersebut dilakukan di tengah masih adanya sekitar 20 juta ton kebutuhan batu bara PLN tahun 2026 yang belum terkontrak.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan kebutuhan batu bara PLN pada 2026 mencapai sekitar 154 juta ton. Hingga saat ini, PLN telah mengamankan kontrak pasokan sekitar 134 juta ton.

"Batu baranya pun dari total kebutuhan 154 juta PLN pada tahun 2026, kita sudah PLN sudah melakukan kontrak 134 juta. Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai 20 juta yang belum. Jadi overall enggak ada masalah," ujar Bahlil usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (18/6/2026).

Menurut Bahlil, pembentukan tim tersebut merupakan arahan Presiden untuk memastikan koordinasi, transparansi, dan kepastian pasokan batu bara bagi PLN. Tim pengadaan itu akan melibatkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta PLN.

"Dalam rangka memastikan koordinasi kerja sama dan kepastian PLN untuk mendapatkan batu bara maka kami meminta izin sama Bapak Presiden dan arahan Bapak Presiden adalah membentuk tim," katanya.

Bahlil menjelaskan tim tersebut dibentuk untuk memastikan batu bara yang telah mendapatkan penugasan dari pemerintah benar-benar dapat tersalurkan hingga ke pembangkit listrik PLN.

"Kita mau ingin tahu agar tidak ada masalah di teknis. Jangan barang udah ada ESDM sudah memberikan penugasan kepada PLN tapi kalau tidak dieksekusi kan enggak nyampai di power plant," ujarnya.

Selain memastikan pasokan, tim tersebut juga akan mengawasi tata kelola pengadaan dan harga batu bara yang digunakan PLN. Menurut Bahlil, pengawasan diperlukan untuk menekan biaya operasional perusahaan listrik negara tersebut sehingga tidak membebani keuangan negara.

"Kalau negara tidak hadir bersama-sama dengan PLN untuk melakukan pengawasan dan manajemen yang presisi itu akan melahirkan cost lebih. Kalau cost lebih itu nanti PLN itu kan mendapat 7% dari opex. Jadi semakin tinggi opex-nya itu semakin membebani keuangan negara," sebut Bahlil.

Meski demikian, Bahlil mengakui terdapat tantangan dalam pemenuhan batu bara kalori menengah sekitar 5.200 kcal/kg yang dibutuhkan pembangkit listrik. Menurut dia, kualitas batu bara nasional saat ini cenderung terus menurun sehingga membutuhkan penyesuaian pasokan.

Baca Juga: Bertahan 8 Tahun, Harga DMO Batu Bara US$70 per Ton Dikaji Ulang

Baca Juga: Didemo Pekerja PLN IP Services, Kemenaker Janji Revisi Permenaker 7/2026 Akhir Juli 2026

"Yang jelas untuk sampai dengan bulan Juni tadi kita sudah rapat itu ada kendala memang sedikit terhadap batu bara yang medium kalori yang 5200. Kita kan tahu bahwa sekarang kan kalori batu bara kita ini kan semakin hari kan semakin rendah. Nah ini yang kita lagi cari solusinya," ujarnya.

Namun demikian, ia memastikan kondisi pasokan energi primer untuk pembangkit listrik PLN secara umum masih aman.

"Tapi secara yang lainnya enggak ada masalah overall," kata Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengungkapkan pemerintah juga tengah menghitung berbagai opsi terkait harga Domestic Market Obligation (DMO) batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik yang saat ini dipatok sebesar US$70 per ton.

"Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan tapi pengusahanya juga tidak dirugikan," ujarnya.

Menurut Bahlil, kenaikan biaya produksi menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan pemerintah. Ia menyoroti stripping ratio (SR) batu bara kalori menengah yang saat ini telah mencapai 8%-12%, sehingga meningkatkan biaya operasional perusahaan tambang.

"Untuk medium ini kan SR-nya sudah di 8 sampai 12 persen, cost produksinya kan udah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi enggak mungkin juga," katanya.

Saat ditanya mengenai keluhan pelaku usaha bahwa harga DMO belum berubah sejak 2018 sementara biaya produksi terus meningkat, Bahlil mengakui hal tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah.

"Betul itu salah satu pertimbangan yang akan kita hitung," pungkasnya.