Program MBG Berubah Arah? BGN Sebut Usulan Rp270 Triliun Kebesaran

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengoreksi desain Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disusun pada periode sebelumnya setelah menganggap usulan anggaran Rp270 triliun untuk 2027 terlalu besar. Evaluasi tersebut berpotensi mengubah peta penerima manfaat sekaligus menekan kebutuhan anggaran negara yang selama ini diproyeksikan membengkak.

Langkah koreksi itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan serta-merta melanjutkan seluruh asumsi yang digunakan dalam penyusunan anggaran MBG pada masa kepemimpinan sebelumnya. BGN kini memilih menghitung ulang kebutuhan riil program sebelum menetapkan angka final untuk tahun anggaran 2027.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa pagu indikatif Rp270 triliun lahir dari asumsi jumlah penerima manfaat yang sangat besar, yakni sekitar 81 juta orang.

“2027 itu sekitar Rp 270 triliun dengan asumsi penerima manfaat sekitar 81 juta. Tapi sekali lagi itu diajukan oleh masa yang dulu. Sementara kami menganggap kalau kita melihat secara umum lah ya dari data yang ada atau kalau kita bandingkan dengan RPJMN itu sebenarnya sudah jauh sekali loh,” ujar Agustina di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara penyusun program sebelumnya dengan manajemen BGN saat ini. Alih-alih mempertahankan angka yang sudah diajukan, BGN memilih membuka ruang evaluasi untuk memastikan anggaran benar-benar sesuai kebutuhan.

Perubahan pendekatan itu juga sejalan dengan langkah BGN yang belakangan mulai menyisir ulang penerima manfaat MBG. Sejumlah sekolah yang dinilai mampu bahkan telah masuk dalam daftar evaluasi karena dianggap dapat memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri tanpa intervensi pemerintah.

Karena itu, angka Rp270 triliun yang sempat muncul dalam dokumen perencanaan belum tentu menjadi kebutuhan akhir program pada 2027. BGN masih akan melakukan pembahasan lanjutan bersama Kementerian Keuangan untuk menghitung ulang seluruh asumsi yang digunakan.

“Kemarin dengan DPR sudah sepakat kami diberi waktu 1 bulan untuk kami susun ulang lagi. Nah jadi besok kami bahas dengan Kementerian Keuangan lalu minggu depan juga kami bahas lagi. Jadi kalau ditanya sekarang berapa bu angka detailnya? kami belum bisa menyampaikan tapi angka itu lahir dari asumsi 81 juta penerimaan manfaat 270 itu kami anggap masih terlalu besar lah ya,” kata Agustina.

Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk menjaga tujuan utama MBG sebagai instrumen intervensi gizi nasional tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Karena itu, fokus program diproyeksikan bergeser dari pendekatan kuantitas menuju ketepatan sasaran.

BGN menilai kelompok yang paling membutuhkan harus menjadi prioritas utama, sementara kelompok dengan kemampuan ekonomi lebih baik berpotensi tidak lagi menerima manfaat yang sama seperti saat ini.

Agustina mengatakan proses penghitungan ulang tersebut masih berlangsung dan belum menghasilkan angka final. Namun arah kebijakannya sudah mulai terlihat, yakni mempersempit penerima agar manfaat program lebih efektif.

Baca Juga: Babak Baru Skandal MBG! Sony Sonjaya Bongkar Soal CCTV Fiktif Rp300 Miliar

“Nah kami meng-exercise lagi berapa sih kira-kira yang bisa kita efisienkan lagi. Sementara memang sekali lagi ini belum final, karena belum dibahas. Tapi kami masih akan terus membahas lah. Jadi kalau kita menggunakan angka-angka penerima manfaat menurut RPJMN. Nah itu kami exercise berapa nilainya menurut RPJMN 2027 berapa nilainya itu sedang kami exercise. Tapi tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus,” jelas Agustina di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Evaluasi terhadap anggaran Rp270 triliun sekaligus menjadi penanda bahwa desain MBG memasuki fase baru. Setelah berjalan dengan cakupan yang sangat luas, pemerintah kini mulai menimbang ulang siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan gizi dari negara dan berapa biaya yang realistis untuk mencapainya.