Lumpuh Total Akibat Demo 5 Pekan, Bolivia Tetapkan Status Darurat Nasional dan Kerahkan Militer

Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, resmi menetapkan status darurat nasional selama 90 hari ke depan setelah gelombang demonstrasi masif yang berlangsung selama lima pekan terakhir melumpuhkan total aktivitas di berbagai wilayah.

Kebijakan drastis ini diambil guna memberikan kewenangan penuh kepada pihak militer untuk membantu kepolisian membuka blokade jalan raya yang memutus jalur logistik negara.

Dilansir Al Jazeera, Senin (22/6/2026), aksi pemblokiran jalan oleh para demonstran telah membuat ibu kota administratif, La Paz, praktis terisolasi dari dunia luar. Kondisi ini memicu kelangkaan pangan akut dan bahan bakar minyak (BBM) akibat truk tangki serta logistik yang terjebak di luar kota.

"Ini bukan keadaan darurat untuk membatasi kehidupan masyarakat. Ini adalah keadaan darurat untuk mengembalikan kebebasan masyarakat," tegas Presiden Rodrigo Paz dalam pidato resminya yang disiarkan televisi nasional.

Paz menilai aksi penutupan jalan utama ini bukan lagi sekadar bentuk protes sosial, melainkan sudah bergeser menjadi upaya terorganisasi yang bertujuan mengganggu stabilitas pertahanan negara.

Isi Dekrit Darurat: Blokade Jalan Resmi Dilarang

Melalui dekrit darurat yang diterbitkan pemerintah Bolivia, terdapat sejumlah poin aturan ketat yang berlaku selama masa karantina wilayah atau penegakan hukum berjalan:

• Larangan Blokade: Segala bentuk tindakan memblokir jalan raya, jalur transportasi, dan fasilitas publik yang menghambat distribusi kebutuhan pokok resmi dilarang.
• Pengerahan Angkatan Bersenjata: Militer diperintahkan turun ke lapangan guna membantu kepolisian memulihkan ketertiban, membersihkan barikade, serta mengamankan objek vital nasional.
• Masa Berlaku Fleksibel: Status darurat ditetapkan selama 90 hari, namun pemerintah berjanji akan mencabutnya lebih awal jika situasi keamanan kembali kondusif.

Aksi unjuk rasa brutal ini awalnya dipicu oleh penolakan masyarakat terhadap kebijakan pengetatan ekonomi yang diterapkan Presiden Rodrigo Paz selama 50 hari terakhir, khususnya keputusan mengenai pencabutan subsidi bahan bakar.

Bentrokan sengit antara massa demonstran dan polisi antihuru-hara tidak terhindarkan, hingga menimbulkan dampak sosial dan korban jiwa yang cukup masif.

Melihat eskalasi konflik yang kian berdarah dan melumpuhkan roda ekonomi, desakan dari kelompok masyarakat sipil lainnya agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas memulihkan ketertiban umum terus menguat, yang akhirnya melandasi keputusan pengerahan militer ke jalan-jalan utama Bolivia.