Ratusan Massa Surabaya Teriakkan 9 Kegagalan Prabowo–Gibran di Depan Grahadi

Ratusan massa dari berbagai elemen sipil, mahasiswa, akademisi, hingga buruh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (22/6/2026) sore.

Aksi dimulai dengan longmars dari Monumen Bambu Runcing, diiringi bunyi alat dapur yang dibawa peserta. Mereka juga mengibarkan spanduk besar bertuliskan “Reformati Indonesia” dan 'Intelektual tanpa hasrat pemberontakan hanyalah perpanjangan tangan dari negara'.

Korlap aksi, Raditya Ananta Widyawardana, menegaskan bahwa aksi gabungan ini dilakukan untuk menghindari fragmentasi gerakan. 

"Kalau elemen memang kita sepakat buat menggabung antara dari sipil maupun mahasiswa maupun buruh, semua kita ajak konsul bareng. Kita enggak mau gerakan di Surabaya itu agak terfragmentasi seperti gerakan sebelumnya. Jadi, hari ini kita coba melebur," kata Raditya, dikutip Selasa (23/6).

Juru bicara aksi sekaligus akademisi FH Unair, Miftakhur Rohmah, menyebut sembilan poin tuntutan sebagai “Nawa Nestapa”, simbol kegagalan pemerintahan Prabowo–Gibran.

"Dan kami juga telah mengkaji sembilan nawa nestapa, sembilan kegagalan Prabowo-Gibran yang membawa kami kemari," ucap Miftakhur.

Ia menyoroti masalah legitimasi, perlindungan kelompok rentan, praktik oligarki, hingga perampasan ruang hidup masyarakat. 

"Rule of law sekarang sudah tidak ada, sekarang adanya rule by law. Rule yang dibuat oleh hukum yang dibuat oleh Prabowo Gibran. Hukum yang dibuat hanya untuk kesenangan mereka, hanya untuk kekuasaan mereka," tegasnya.

Miftakhur juga menekankan pentingnya peran akademisi dalam memperkuat legitimasi gerakan. 

"Akademisi-akademisi inilah yang bisa memberikan kajian-kajian konkret. Akademisi inilah yang bisa memberikan legitimasi-legitimasi konkret bagi kami yang turun ke jalan," imbuhnya.

Ia mengatakan pihaknya tidak menuntut bertemu pejabat, melainkan menegaskan bahwa pemerintah wajib mendengar suara rakyat. 

Baca Juga: Demo Mahasiswa Memanas: Keranda Putih, Spanduk 'Evaluasi Total Kabinet' Warnai Aksi PMII

"Bukan kewajiban kita untuk memohon mereka untuk didengar. Masyarakat di jalan kehilangan waktu. Pemerintah juga harus sama, kehilangan waktu untuk mendengarkan kami Rakyat Surabaya Menggugat," tegasnya.

Gelombang aksi serupa juga berlangsung di berbagai kota, mulai dari Denpasar, Jakarta, Bandung, Solo, Medan hingga Makassar, dengan tuntutan yang senada: evaluasi kebijakan ekonomi dan penghentian militerisasi di ranah sipil.