Setelah Industri Keramik, Kemnaker Kini Waspadai Ancaman PHK di Industri Otomotif

Pemerintah mulai mewaspadai potensi efek berantai pelemahan sektor manufaktur terhadap industri otomotif. Setelah muncul ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri keramik akibat kelangkaan gas industri, perhatian kini juga diarahkan ke sektor komponen otomotif yang menghadapi tantangan serupa.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan berbagai sektor industri yang berisiko mengalami pengurangan tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi global.

Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah memiliki sistem pemantauan untuk mendeteksi potensi PHK dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masing-masing perusahaan.

"Kita selalu melakukan monitoring. Jadi kita punya semacam dashboard untuk melihat kondisi yang ada, mana yang masih berupa ancaman atau risiko PHK, dan bagaimana perkembangannya," kata Yassierli saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Ia menjelaskan, setiap kasus ditangani dengan pendekatan yang berbeda. Pada tahap awal, penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme bipartit antara perusahaan dan pekerja. Namun jika permasalahan berkembang, pemerintah akan menurunkan mediator atau melakukan koordinasi dengan kementerian terkait.

Baca Juga: Relokasi Pabrik Otomotif ke Vietnam, Begini Respons Kemnaker

Yassierli mencontohkan persoalan yang terjadi di industri keramik. Kelangkaan pasokan gas industri disebut berpotensi mengganggu operasional pabrik dan memunculkan risiko PHK dalam jumlah besar jika tidak segera ditangani.

"Contohnya terkait industri keramik, adanya kelangkaan gas dan seterusnya. Itu berpotensi menimbulkan masalah ketenagakerjaan," ujarnya.

Kekhawatiran tersebut muncul setelah kalangan serikat pekerja mengungkap adanya ancaman PHK di sejumlah sektor manufaktur, termasuk industri komponen otomotif. Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal menyebut terdapat dua perusahaan pemasok komponen otomotif di Jawa Timur yang tengah menghadapi risiko pengurangan tenaga kerja akibat rencana relokasi sebagian produksi ke Vietnam.

Meski demikian, Yassierli belum bersedia membeberkan perkembangan penanganan kasus tersebut. Menurut dia, setiap persoalan memiliki karakteristik berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang spesifik.

"Setiap kasus berbeda-beda penanganannya. Ada yang kita dorong bipartit dulu, ada yang harus didatangi, ada yang harus kita panggil manajemennya, dan seterusnya," kata dia.

Baca Juga: Ancaman PHK Massal di Industri Otomotif, 7.000 Pekerja Bakal Terdampak

Pemerintah berharap berbagai langkah mitigasi yang dilakukan dapat mencegah terjadinya PHK massal di sektor manufaktur. Selain mengawal persoalan di industri keramik, pemerintah juga terus memantau perkembangan industri otomotif yang menjadi salah satu sektor strategis dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Dengan tekanan ekonomi global yang masih berlangsung, pemerintah menilai koordinasi antara pelaku industri, pekerja, dan kementerian terkait menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mempertahankan lapangan kerja.