ATSI Dorong Biaya Verifikasi Biometrik Diturunkan Demi Perluas Inklusi Digital

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap pemerintah dapat menurunkan biaya layanan verifikasi biometrik yang digunakan dalam proses registrasi pelanggan baru kartu SIM. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung akses komunikasi dan internet yang lebih luas bagi masyarakat.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan seluruh operator telekomunikasi pada dasarnya telah siap menerapkan registrasi pelanggan baru berbasis biometrik secara penuh. Mekanisme ini menggantikan metode sebelumnya yang masih mengombinasikan pencocokan data kependudukan dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan biometrik.

“Secara umum semua operator sudah siap. Kalau kemarin masih ada dua mekanisme, yang satu menggunakan NIK, No KK, dan yang satu biometrik. Tapi untuk pelanggan baru secara nasional tidak menggunakan NIK lagi, seluruhnya sudah biometrik,” ujar Marwan dalam acara Digital Ecosystem Alignment (DEAL), di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, implementasi biometrik telah berjalan dalam masa uji coba sejak Januari hingga Juni 2026 dan telah digunakan oleh sekitar 2,3 juta hingga 2,4 juta pelanggan baru.

Meski mendukung kebijakan tersebut, ATSI menilai biaya akses layanan verifikasi data kependudukan yang digunakan dalam proses registrasi masih relatif tinggi. Saat ini, biaya layanan pencocokan data berbasis biometrik atau face recognition mencapai Rp3.000 per transaksi, sementara metode pencocokan data NIK dikenakan biaya Rp1.000 per transaksi.

Marwan mengungkapkan pihaknya telah mengajukan permohonan kepada pemerintah agar biaya tersebut dapat ditinjau kembali dan diberikan insentif.

“Kita berharap ada insentif. Artinya costnya diturunkan. Karena ini sebenarnya akses masyarakat ke komunikasi internet,” katanya.

Ia menilai akses komunikasi dan internet merupakan hak dasar masyarakat yang seharusnya tidak dibebani biaya tinggi dalam proses registrasinya. Menurut ATSI, program registrasi biometrik merupakan bagian dari kebijakan pemerintah sehingga perlu mendapat dukungan berupa keringanan biaya.

“Kita harapkan lebih murah. Kalau bisa sih semurah free, karena ini kan program pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga: Telkomsel Ungkap Registrasi SIM Biometrik untuk Tekan Penipuan dan Phishing

Baca Juga: Seperti China, Pemerintah Wajibkan Pendaftaran Kartu SIM Ponsel Pakai Biometrik Mulai Juli 2026

Baca Juga: Komdigi: Registrasi Biometrik untuk Pengguna SIM Lama Masih Sukarela

Selain isu registrasi biometrik, ATSI juga menegaskan komitmennya untuk mendukung agenda inklusi digital nasional. Marwan menyebut industri telekomunikasi terus berupaya memastikan konektivitas tersedia secara merata agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan komunikasi dan internet.

Ia mengatakan terdapat dua fokus utama yang menjadi perhatian operator telekomunikasi, yakni perluasan konektivitas untuk mewujudkan digital inclusivity serta perlindungan pelanggan, termasuk melalui sistem registrasi yang lebih aman.

“Seluruh operator mendorong terus supaya digital inclusivity itu terjadi. Kita berharap masyarakat luas bisa menikmati internet dan komunikasi,” kata Marwan.