X Heboh! 9 Juta Hektare Sawit Mangkir Pajak di Era Jokowi

Platform X tengah diramaikan temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bahwa sekitar 9 juta hektare lahan sawit tidak membayar pajak pengelolaan sejak era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Seorang netizen dengan akun @indepen**** menyoroti temuan tersebut, menurutnya para mafia sawit langsung menyetorkan dana ke Solo.

"GILA!!! 9 JUTA HEKTAR SAWIT TIDAK BAYAR PAJAK DI ERA JOKOWI Mafia langsung setor ke solo. Pantasan birahi kekuasaan makin gila nih orang. Udah pantas di hukum nepalkan mereka sekeluarga serakah semua," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Senin (29/6).

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI, Uli Arta Siagian, menjelaskan bahwa jutaan hektare kebun sawit tidak membayar pajak karena mayoritas tidak memiliki dokumen legal lengkap, terutama Hak Guna Usaha (HGU).

“Sekitar 9 juta hektare sawit tidak membayar pajak karena tidak memiliki HGU. Ini terjadi sejak lama dan dibiarkan,” kata Uli dalam Podcast Madilog yang dipandu jurnalis senior Margi Syarif, Minggu (21/12/2025). 

Informasi ini pertama kali dibuka ke publik oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Mei 2023, setelah ditunjuk Jokowi memimpin Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Baca Juga: Implementasi Program B50 Bakal Mengancam Petani Sawit Rakyat

Berdasarkan audit forensik satgas, total izin konsesi kelapa sawit di Indonesia mencapai 20,4 juta hektare. Dari jumlah itu, lahan yang benar-benar ditanami sawit seluas 16,8 juta hektare.

Namun hasil penyandingan data BPKP menemukan hanya 7,3 juta hektare yang patuh membayar pajak. Sisanya, sekitar 9,5 juta hektare, tidak menyetor pajak ke kas negara.