Kritik Keras Pelibatan Taruna Akmil di Sekolah Rakyat, SETARA Institute: Sekolah Rakyat Bukan Barak Militer

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengkritik kebijakan pemerintah yang melibatkan taruna Akademi Militer (Akmil) dalam melatih peserta didik di Sekolah Rakyat.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar persoalan teknis pendidikan, tetapi berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer.

Hendardi menilai pelibatan taruna Akmil dapat menjadi preseden yang memperkuat anggapan bahwa pembentukan karakter dan nasionalisme warga negara hanya dapat dilakukan oleh institusi militer.

"Ini adalah preseden yang berbahaya. Alih-alih memperkuat institusi sipil dalam menjalankan fungsi pendidikan, pemerintah justru kembali menjadikan militer sebagai instrumen pembentukan karakter warga negara," ujar Hendardi dalam keterangan persnya, Selasa (30/6/2026).

Hendardi menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program afirmasi bagi kelompok masyarakat rentan secara sosial dan ekonomi. Karena itu, pendekatan yang digunakan seharusnya berbasis pedagogi, humanistik, dan psikologi perkembangan, bukan pendekatan bergaya militer.

Ia menegaskan bahwa nilai kedisiplinan dan nasionalisme tidak identik dengan militerisme.

"Disiplin memang merupakan nilai penting dalam pendidikan, tetapi disiplin tidak identik dengan militerisme. Nasionalisme dan patriotisme warga negara penting, namun keduanya bukan hanya milik militer," tegasnya.

Hendardi juga menyoroti semakin luasnya keterlibatan TNI di berbagai sektor sipil dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari ketahanan pangan, pengelolaan koperasi, pelayanan publik, hingga pendidikan.

"Jika kecenderungan ini terus dibiarkan, maka batas yang selama ini dibangun melalui reformasi sektor keamanan akan semakin kabur. Melalui praktik ini, negara telah menormalisasi multifungsi TNI, bukan lagi sekadar dwifungsi," ujarnya.

Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Menurut Hendardi, pelibatan unsur militer dalam urusan pendidikan sipil bertentangan dengan semangat Reformasi 1998 yang menegaskan pemisahan fungsi pertahanan negara dan pemerintahan sipil.

Ia meminta pemerintah tidak menggunakan alasan pembentukan disiplin sebagai dasar memperluas peran militer di luar tugas pokoknya. Jika terdapat kelemahan dalam institusi sipil, menurutnya, solusi yang perlu ditempuh adalah memperkuat kapasitas guru, dosen, psikolog, dan tenaga kependidikan.

"Supremasi sipil bukanlah konsep yang dapat dinegosiasikan sesuai selera politik penguasa. TNI akan semakin dihormati apabila tetap profesional sebagai alat pertahanan negara, sementara demokrasi hanya akan tetap hidup apabila ruang sipil dipimpin oleh institusi sipil," pungkas Hendardi.