Kadin Dorong Transformasi Digital Pemerintah untuk Perkuat Pelayanan Publik

Percepatan transformasi digital pemerintahan dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun layanan publik yang lebih tepat sasaran, efisien, dan transparan. Integrasi data nasional yang tengah dikembangkan pemerintah juga dipandang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.

Pemerintah saat ini mempercepat agenda transformasi digital melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang dipimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, dengan Wakil Ketua Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebagai wakil ketua. Salah satu implementasi awal yang sedang diuji coba adalah digitalisasi sistem perlindungan sosial (Perlinsos).

Sistem tersebut dirancang memanfaatkan interoperabilitas data lintas kementerian dan lembaga agar penyaluran bantuan sosial lebih akurat. Pemerintah mengintegrasikan berbagai sumber data nasional guna mengurangi inclusion error atau penerima yang tidak berhak maupun exclusion error atau masyarakat yang berhak tetapi belum menerima bantuan. Selain itu, masyarakat juga akan diberikan akses untuk melakukan verifikasi data secara transparan melalui portal digital.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Transformasi Teknologi dan Digital, Teguh Anantawikrama, menilai keberhasilan digitalisasi layanan perlindungan sosial akan menjadi pijakan bagi transformasi layanan publik di sektor lainnya.

“Layanan kepada masyarakat yang tepat guna akan mempercepat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan adopsi berbagai layanan digital pemerintah. Ketika masyarakat merasakan manfaat secara langsung, transformasi digital akan berkembang secara alami.”

Menurut Teguh, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh penguasaan teknologi, tetapi juga kualitas tata kelola data nasional yang terintegrasi.

“Yang lebih membanggakan, sebagian besar pengembangan platform, aplikasi, serta teknologi pendukung dikerjakan oleh talenta-talenta digital Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita memiliki kapasitas untuk membangun teknologi strategis yang berdaulat.”

Ia menilai integrasi data antarkementerian dan lembaga juga akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Dengan sistem yang saling terhubung, proses perizinan usaha dinilai akan berlangsung lebih cepat, meningkatkan kepastian investasi, menekan biaya administrasi, serta memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data (data-driven policy).

Menurutnya, arah kebijakan pemerintah yang menjadikan data sebagai aset strategis negara merupakan langkah yang tepat untuk mempercepat reformasi birokrasi.

“Apabila seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah terhubung dalam satu infrastruktur digital nasional dengan pengelolaan data negara yang terintegrasi, maka kualitas pelayanan publik akan meningkat secara signifikan. Kita akan memiliki pemerintahan yang lebih cepat, lebih presisi, lebih transparan, dan mampu memberikan layanan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.”

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan transformasi digital pemerintahan bukan sekadar membangun aplikasi baru, tetapi melakukan reformasi proses bisnis agar birokrasi lebih sederhana, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pemerintah juga mengintegrasikan layanan Government-to-Government (G2G), Government-to-Citizen (G2C), Government-to-Business (G2B), dan Government-to-Employee (G2E) dalam satu ekosistem digital nasional.

Baca Juga: Tak Daftar PP TUNAS, 16.000 Platform Digital Langsung Masuk Kategori Berisiko

Baca Juga: Komdigi Geser Fokus Literasi Digital ke Upskilling dan AI

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pembangunan infrastruktur digital menjadi salah satu prasyarat untuk mewujudkan birokrasi yang lebih transparan, efisien, hemat anggaran, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga diharapkan mampu mempercepat penyediaan layanan publik yang lebih mudah diakses masyarakat.

Transformasi digital pemerintahan menjadi salah satu agenda strategis nasional yang mendukung berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan kepada dunia usaha. Melalui integrasi data dan interoperabilitas antarinstansi, pemerintah menargetkan layanan publik yang lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien.