MenPan RB Dorong Integrasi AI dalam Tata Kelola GCG untuk Bangun Kepercayaan Publik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widyantini, mendorong integrasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam digitalisasi layanan publik. Hal ini diungkapkan MenPan RB dalam gelaran Warta Ekonomi, The 5th Indonesia Excellence Good Corporate Governance (GCG) Awards 2026, di Hotel Aryaduta, Selasa (30/6/2026).

Rini mengatakan, tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) harus bersinergi dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Government Governance (GGG). Dia menilai GCG kini bukan lagi sekadar instrumen pemenuhan kewajiban regulasi bagi organisasi maupun instansi pemerintah, tetapi perlu bertransformasi menjadi fondasi krusial bagi keberlangsungan operasional dan daya saing.

"Karena good corporate governance itu tidak lagi sekedar menjadi bagian dari kepatuhan begitu ya, tetapi juga menjadi license to operate dan juga sumber dari keunggulan strategis," jelas Rini dalam sambutannya, dikutip Rabu (1/7/2026).

Rancangan tata kelola masa depan dinilai sangat krusial dalam menghadapi era disrupsi AI global saat ini. Namun Rini juga menegaskan, tata kelola digitalisasi dan AI, perlu dikaji lebih matang sehingga tidak terjebak dalam fenomena "Experimentation Trap" dalam adopsi teknologi.

"Meskipun data EY (Ernst & Young) Indonesia 2025 menunjukkan 57% perusahaan memprioritaskan Generative AI, banyak yang terjebak dalam eksperimentasi tanpa akuntabilitas komersial dan tata kelola yang jelas," ujarnya.

Sementara itu, CEO sekaligus Chief Editor Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan mengatakan, GCG saat ini menjadi instrumen strategis penentu keberlangsungan usaha dalam lanskap bisnis 2026.

Baca Juga: Komitmen Bangun Integritas Berbuah Manis, Sahabat Insurance Raih GCG Awards Warta Ekonomi

Baca Juga: PNM Tingkatkan Kepercayaan Stakeholder Lewat Penerapan GCG yang Konsisten
"GCG bukan lagi sekadar trofi, melainkan license to operate dan sumber keunggulan strategis. Kegagalan 22% perusahaan dalam memenuhi standar tahun ini menunjukkan bahwa di era baru ini, tata kelola menuntut akuntabilitas yang lebih substantif," jelas Ihsan dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkomitmen untuk terus berbagi pengalaman mengenai langkah strategis pemerintah dalam merancang ekosistem birokrasi yang adaptif.

"Mengapa pemerintahan digital ini menjadi sangat penting buat kami ya? kalau kita berbicara kita mau membangun trust dari masyarakat. Karena tadi, karena masyarakat itu tidak mengalami pemerintah melalui sistem, mereka itu mengalaminya dari momen-momen kehidupan,” lugas MenPan RB Rini.
L