Garap PLTS 100 GW, PLN Wanti-wanti Harga Tanah

PT PLN (Persero) menyoroti peran harga lahan dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang dicanangkan pemerintah. 

Perseroan menyebut biaya pengadaan lahan menjadi salah satu faktor penentu utama dalam menjaga keekonomian proyek sekaligus tarif listrik yang dihasilkan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa pengembangan PLTS yang dipadukan dengan baterai atau Battery Energy Storage System (BESS) sangat sensitif terhadap biaya lahan. 

Karena itu, setiap perubahan harga tanah akan berdampak langsung pada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik per kilowatt-hour (kWh).

"Kami mengakui bahwa penggunaan PLTS dengan bess ini itu sangat sensitif sekali dengan lahan. Jadi begitu harga lahan itu per meternya Rp200.000 per meter, itu peningkatan harga listriknya adalah sekitar 1 sen per kWh. Jadi kalau harga lahannya Rp600.000 per meter, itu nambahnya 3 sen per kWh," papar Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis, (2/7/2026).

Untuk mengatasi sensitivitas biaya tersebut, PLN mengandalkan skema penugasan lahan dari pemerintah guna menjaga keekonomian proyek. 

Darmawan menjelaskan, penyediaan tanah negara menjadi instrumen kunci agar proyek PLTS 100 GW yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tetap kompetitif dan mampu menghasilkan tarif listrik yang terjangkau.

Saat ini, PLN tengah memproses data lahan di Pulau Jawa berdasarkan usulan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Dari usulan awal seluas 28.000 hektare, PLN telah mengidentifikasi sekitar 8.500 hektare lahan yang secara teknis sesuai dengan jaringan transmisi dan gardu induk, untuk menopang kapasitas sekitar 8,5 gigawatt peak (GWp).

"Khusus untuk program ini, karena tanah sudah disediakan oleh pemerintah, tentu saja ini membuat menjadikan program PLTS ditambah dari battery energy storage system ini menjadi program yang secara ekonomi menjadi sangat kompetitif," tegasnya.

Selain pemanfaatan lahan darat, PLN juga mengoptimalkan potensi waduk milik negara untuk pengembangan PLTS terapung. 

Di wilayah Jawa, perseroan telah memetakan sekitar 10.000 hektare area waduk yang berpotensi menghasilkan kapasitas hingga 10 GWp.

Baca Juga: Pipanisasi PLN Dorong Pertumbuhan Ekonomi Warga di Dua Kecamatan Sukabumi

Baca Juga: PLN Amankan 1,8 Juta Ton Batu Bara Tambahan pada Juli 2026

Menurut Darmawan, pemanfaatan lahan negara dan waduk ini menjadi bagian dari strategi PLN dalam memperkuat sistem kelistrikan nasional sekaligus mendorong transisi energi. 

Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik yang lebih efisien.

"Tentu saja ini akan memfasilitasi bukan hanya penguatan daya listrik di Pulau Jawa, tapi juga meningkatkan keandalannya. Ini upaya mengurangi konsumsi BBM impor dan menggantikannya dengan energi domestik, energi yang mahal menjadi lebih murah, dan nanti ada cost saving-nya," pungkas Darmawan.