Hamas Resmi Bubar, Pemerintahan Gaza Diambil Lembaga Bentukan Amerika Serikat

Hamas resmi mengakhiri perannya dalam pemerintahan sipil di Jalur Gaza setelah membubarkan Government Emergency Committee atau Komite Pemerintahan Darurat. Keputusan tersebut menandai berakhirnya sekitar 20 tahun keterlibatan Hamas dalam mengelola administrasi pemerintahan di wilayah Gaza.

Berdasarkan laporan Al Jazeera, kewenangan administrasi sipil kini dialihkan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) yang berada di bawah Gaza Peace Council atau Dewan Perdamaian Gaza. Peralihan ini merupakan bagian dari proses transisi pemerintahan yang dimulai setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata.

Meski demikian, pembubaran Komite Pemerintahan Darurat tidak berarti Hamas dibubarkan sebagai organisasi politik maupun militer. Yang berakhir adalah peran kelompok tersebut sebagai pengelola pemerintahan sipil di Jalur Gaza.

Perjalanan Hamas sebagai penguasa pemerintahan Gaza dimulai pada Januari 2006 ketika kelompok itu memenangkan pemilu legislatif Palestina. Kemenangan tersebut memicu perselisihan politik dengan Fatah serta mendapat penolakan dari Israel dan sejumlah negara Barat.

Situasi semakin memanas setelah pejuang Palestina menangkap tentara Israel, Gilad Shalit, pada Juni 2006. Israel kemudian memperketat tekanan keamanan dan ekonomi terhadap Jalur Gaza, yang menjadi awal dari blokade berkepanjangan di wilayah tersebut.

Pada 14 Juni 2007, Hamas mengambil alih Jalur Gaza melalui bentrokan bersenjata dengan Fatah. Setelah itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas membubarkan pemerintahan persatuan nasional.

Israel kemudian memberlakukan blokade melalui jalur darat, laut, dan udara. Blokade tersebut berdampak luas terhadap kondisi ekonomi Gaza, menyebabkan banyak industri berhenti beroperasi, meningkatnya pengangguran, dan sebagian besar penduduk bergantung pada bantuan kemanusiaan.

Berbagai upaya untuk mengakhiri blokade, termasuk misi Freedom Flotilla pada 2010, tidak berhasil mengubah kondisi tersebut.

Di tengah konflik berkepanjangan dan operasi militer Israel pada 2008, 2012, dan 2014, Hamas mulai mengubah struktur pemerintahan sipilnya.

Pada 2014, kelompok itu membentuk komite administratif untuk mengelola pelayanan publik setelah upaya rekonsiliasi politik dengan Fatah mengalami kebuntuan.

Tiga tahun kemudian, Hamas menerbitkan dokumen politik baru yang dinilai sebagai upaya mengurangi isolasi internasional. Pada tahun yang sama, komite administratif dibubarkan atas dorongan Mesir untuk membuka peluang pembentukan pemerintahan persatuan Palestina.

Namun, proses rekonsiliasi kembali gagal. Sebagai gantinya, pada 2018 dibentuk Government Action Follow-up Committee yang bertugas menjalankan administrasi sipil dan pelayanan publik di Gaza secara lebih permanen.

Konflik kembali meningkat pada Oktober 2023 setelah serangan Hamas ke wilayah selatan Israel yang kemudian dibalas dengan operasi militer besar-besaran oleh Israel di Jalur Gaza.

Selama perang berlangsung, berbagai infrastruktur sipil dan lembaga pemerintahan di Gaza mengalami kerusakan. Sejumlah pejabat Hamas juga dilaporkan tewas, termasuk Ismail Haniyeh pada Juli 2024 dan kepala Government Action Follow-up Committee, Issam al-Da'alis, pada Maret 2025.

Dalam situasi tersebut, Hamas membentuk Government Emergency Committee untuk memastikan layanan dasar tetap berjalan, termasuk operasional rumah sakit, distribusi air bersih, pengelolaan tempat pengungsian, hingga pembersihan puing bangunan.

Setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata, pemerintahan transisi dibentuk pada Januari 2026 melalui pembentukan Gaza Peace Council dan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) yang dipimpin Ali Shaath.

Pada 6 Juli 2026, Hamas secara resmi membubarkan Government Emergency Committee dan menyerahkan seluruh pengelolaan administrasi sipil kepada NCAG.

Seperti diketahui, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) beroperasi di bawah payung Dewan Perdamaian (BoP) yang digagas dan dipimpin oleh pemerintah Amerika Serikat. Meskipun anggotanya adalah teknokrat Palestina independen yang disetujui faksi-faksi lokal, komite ini didukung secara langsung oleh AS sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin Trump untuk wilayah tersebut.

Baca Juga: Kronologi Mobil Maung TNI Tabrak Tiang Jalan di Depan Gedung DPR/MPR RI

Meski terjadi pergantian pengelola pemerintahan, sekitar 45.000 aparatur sipil tetap menjalankan tugasnya agar layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya tetap beroperasi selama masa transisi.

Peralihan tersebut mengakhiri sekitar dua dekade peran Hamas sebagai pengelola pemerintahan sipil di Jalur Gaza. Sementara itu, keberlanjutan pemerintahan baru masih akan bergantung pada stabilitas keamanan, implementasi proses transisi, serta perkembangan politik di wilayah Palestina.