Prabowo: Mereka Tolak B50 karena Mau Impor, Bayangkan Komisi Rp34 Triliun Masuk Kantong Segelintir Orang!

Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang berhasil mewujudkan program mandatori Biosolar B50. Presiden Prabowo Subianto pun membeberkan perlawanan keras yang sempat menghadang program tersebut saat pertama kali digagas.

"Saudara-saudara, jadi ini prestasi. Kita negara pertama di dunia, satu, yang berani bikin B50. Dua, berhasil bikin B50," kata Prabowo saat meresmikan bendungan di Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7/2026).

Prabowo mengungkapkan berbagai dalih yang dilontarkan para penentang, mulai dari kekhawatiran mesin kendaraan rusak hingga ancaman pabrik tidak mau memasok mesin. Namun Prabowo meyakini alasan sesungguhnya jauh lebih kotor dari itu.

"Dulu waktu kita mulai, waduh, banyak yang menentang. Enggak bisa, nanti mesin rusak. Nanti pabrik tidak mau kasih kita mesin. Nanti ini, nanti itu. Pokoknya mereka tidak mau kita B50, karena mereka mau supaya tetap impor," ujarnya.

Para penentang itu disebut Prabowo ingin mempertahankan praktik impor demi meraup komisi. Nilainya bukan main, dari total impor senilai Rp170 triliun, komisi 20 persen setara Rp34 triliun bisa masuk ke kantong segelintir orang.

"Mereka mau impor-impor. Di situ mereka ambil komisi. Bayangkan Rp 170 triliun. Kalau komisinya 20 persen, berapa itu? Rp 34 triliun dimakan hanya oleh berapa belas orang," lanjutnya.

Prabowo menegaskan pemberantasan korupsi dan pengurangan ketergantungan impor menjadi dua pilar utama perjuangannya. Menurutnya, kemakmuran rakyat tidak akan pernah terwujud selama praktik korupsi dan kebocoran anggaran masih dibiarkan.

"Yang saya perjuangkan bersama pemerintah yang mendukung saya, bersama koalisi yang mendukung saya, dengan mandat yang diberikan oleh rakyat, yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi, korupsi," ucap Prabowo.

Baca Juga: Airlangga Klaim B50 Bisa Hemat Devisa RI Hingga Rp177 Triliun

Prabowo juga menekankan pentingnya efisiensi birokrasi dan penghematan anggaran. Ia meyakini Indonesia tidak akan pernah makmur selama korupsi masih merajalela dan kebocoran anggaran terus terjadi.

"Indonesia tidak mungkin makmur kalau korupsi masih merajalela. Indonesia tidak mungkin makmur kalau banyak kebocoran," imbuh Prabowo.