Prabowo Kembali Bertemu dengan Luhut dan Chatib, Bahas Hal-Hal Ini

Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran DEN di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/7/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan perekonomian nasional hingga penyempurnaan sistem pemerintahan berbasis digital atau GovTech.

Sebelumnya, bulan lalu, Prabowo juga memanggil Luhut Binsar Pandjaitan dan Chatib Basri di Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka membahas kondisi ekonomi makro, antisipasi pelemahan rupiah, hingga perkembangan program makan bergizi gratis.

Pada pertemuan kali ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Dewan Ekonomi Nasional menyampaikan laporan mengenai kondisi terkini perekonomian Indonesia sekaligus memberikan sejumlah masukan strategis untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, beserta jajaran Dewan Ekonomi Nasional di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa petang, 14 Juli 2026," kata Teddy melalui unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet, Selasa (14/7/2026).

Berdasarkan unggahan tersebut, sejumlah pejabat turut menghadiri pertemuan, di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Hadir pula anggota Dewan Ekonomi Nasional, yakni Mari Elka Pangestu, Chatib Basri, Firman Hidayat, Tubagus Nugraha, dan Pantro Pander Silitonga. Selain itu, Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar juga mengikuti pertemuan tersebut.

Selain membahas perkembangan ekonomi, Dewan Ekonomi Nasional juga melaporkan progres penyempurnaan GovTech yang menjadi salah satu agenda pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan.

Menurut Teddy, pengembangan layanan pemerintahan berbasis digital tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data sehingga berbagai program pemerintah dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya.

Baca Juga: Prabowo Beri Perintah Harga BBM Murah untuk Nelayan, Dana Bukan dari APBN

"Sehingga meminimalkan kesalahan sasaran, memperkuat efektivitas penyaluran bantuan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern, efisien, dan transparan," ujar Teddy.

Penyempurnaan GovTech merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengintegrasikan layanan digital lintas kementerian dan lembaga. Melalui sistem tersebut, pemerintah menargetkan proses pengambilan kebijakan menjadi lebih berbasis data, sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan berbagai program nasional.