BGN Akui Kepala SPPG Tak Butuh Motor Listrik, Sebut Bakal Segera Dialihkan

Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebenarnya tidak membutuhkan motor listrik untuk menunjang pekerjaannya. Meski begitu, motor listrik yang sudah telanjur dibeli dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dimanfaatkan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan tugas utama kepala SPPG lebih banyak melakukan pengawasan di dalam satuan pelayanan. Karena itu, penggunaan motor operasional dinilai bukan menjadi kebutuhan utama.

"Sebenarnya tadinya itu kan mau untuk kepala SPPG. Sebenarnya menurut kami nggak membutuhkan lah, karena fungsi mereka kan sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam situ, mereka nggak yang perlu motor ke lapangan dan sebagainya," kata Agustina dalam konferensi pers BGN.

Agustina mengungkapkan motor listrik yang sudah dibeli merupakan jenis trail. Model tersebut dinilai kurang sesuai apabila digunakan oleh sebagian besar kepala SPPG yang banyak diisi perempuan.

"Sudah telanjur motor tail loh. Artinya ya mungkin buat ibu-ibu kayaknya nggak cocok ya kalau motor trail," ujarnya.

Ia menilai distribusi motor juga harus mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Penggunaan motor listrik dinilai tidak bisa dilakukan secara seragam karena kondisi setiap daerah berbeda.

"Lalu motor yang model bebek yang biasa (skuter) itu ada berapa. Itu kan harus ada yang dipertimbangkan. Nanti misalnya oh itu ibu-ibu yang nganterin ompreng untuk 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita) dikasihnya motor (trail) listrik, lah ya nanti nggak pas. Atau dikasihnya di daerah yang SPKLU-nya belum ada padahal itu motor listrik. Nah itu kan nggak bisa sembarangan. Jadi nanti pasti ada data yang masuk, dilihat sama-sama, dan daerah mana yang tepat, karena udah telanjur itu motornya motor listrik," jelasnya.

Baca Juga: 45 Hari di BGN, Nanik Mundur: MBG Harus Dievaluasi Total

BGN memastikan motor listrik tersebut tidak akan dibiarkan menganggur. Pemerintah akan mengkaji kemungkinan pengalihan pemanfaatannya ke kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan.

"Kemarin sempat ada beberapa yang mengusulkan untuk pemanfaatan itu antara lain dari Kemendukbangga (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga) untuk yang melayani, lalu dari penyuluh Pertanian, dari guru juga sempat ada. Silakan mengajukan, kata Pak Presiden, silakan Kementerian yang kebutuhannya apa, nanti biar dikaji oleh tim dari Presiden sendiri. Kalau kami sifatnya nanti mengikuti saja," kata Agustina.