‎Purbaya Kaji Sumber Pendanaan Universitas Republik Indonesia, Pakai APBN?

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pemerintah masih membahas skema pendanaan untuk Universitas Republik Indonesia (URI). Hingga kini, pemerintah belum memutuskan apakah kebutuhan anggaran perguruan tinggi tersebut akan sepenuhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Purbaya, pembahasan masih mencakup mekanisme pembiayaan serta kemungkinan keterlibatan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam pendanaan universitas tersebut.

‎"URI nanti sebagian dari dana itu.. saya gatau akan cek lagi. Kalau enggak salah ada hubungan dengan Kementerian Dikti Saintek," kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/7/2026). 

Saat ditanya apakah seluruh kebutuhan dana URI akan bersumber dari APBN, Purbaya belum dapat memastikan. Ia menegaskan pemerintah masih akan mengkaji sumber pendapatan dan pola pembiayaan universitas tersebut.

"Nanti kita lihat (pendapatan URI)," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Profesor Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI dalam upacara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu.

Donny diketahui sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Sementara itu, Yos Sunitiyoso merupakan Direktur Hilirisasi dan Kemitraan pada Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Baca Juga: Universitas Republik Indonesia Tuai Sorotan, DPR Minta Pemerintah Buka Semua Detail

Baca Juga: Gebrakan Baru Prabowo Bentuk Lembaga Universitas Republik Indonesia, Buat Apa?

Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80/P Tahun 2026 tentang pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Acara kemudian ditutup dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

"Bahwa saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Prabowo, Kamis (23/7/2026).