AS Kembali Mainkan Tarif Dagang, 'Perbudakan' jadi Alasan Trump

Pemerintah Amerika Serikat resmi memberlakukan tarif baru terhadap 60 negara pada 23 Juli 2026. Kebijakan tersebut memicu penolakan dari sejumlah negara, termasuk Australia, Brasil, dan Chile, yang menilai langkah Washington tidak memiliki dasar yang kuat.

Penerapan tarif ini didasarkan pada dugaan bahwa negara-negara yang terdampak tidak melakukan upaya yang memadai untuk mencegah masuknya barang-barang yang dihasilkan melalui praktik kerja paksa.

Dalam kebijakan tersebut, AS mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen kepada negara-negara yang telah berkomitmen menerapkan larangan impor terhadap produk hasil kerja paksa. Sementara itu, negara yang belum memiliki kebijakan serupa dikenakan tarif lebih tinggi, yakni sebesar 12,5 persen.

Keputusan tersebut langsung mendapat penolakan dari Australia. Menteri Perdagangan Australia Don Farrell menyebut tarif yang diberlakukan Washington tidak memiliki dasar yang dapat dibenarkan.

"Tarif-tarif ini tidak beralasan, tidak sesuai dengan perjanjian perdagangan bebas kita, dan harus dihapus," kata Farrell.

Ia menegaskan Australia telah memiliki sistem yang kuat untuk mencegah praktik kerja paksa dan perbudakan modern dalam rantai pasok.

Menurut Farrell, langkah-langkah Australia dalam memerangi kerja paksa telah diakui secara internasional, termasuk oleh Amerika Serikat sendiri.

"Langkah-langkah Australia untuk memerangi kerja paksa dan perbudakan modern termasuk yang terkuat di dunia, dan kami diakui secara global, termasuk di AS, atas kepemimpinan kami," ujarnya.

Penolakan terhadap kebijakan tarif AS juga datang dari negara lain di kawasan Amerika Latin. Brasil dan Chile turut menyampaikan respons negatif atas keputusan tersebut.

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengatakan pemerintahnya tetap membuka peluang untuk berunding dengan Amerika Serikat guna mencari solusi atas kebijakan tarif tersebut.

Baca Juga: Senator Amerika Serikat: Hanya Trump dan Kroninya yang Ingin Lanjutkan Perang Iran

"Kami tetap terbuka untuk melakukan negosiasi dengan AS," ujar Lula.

Meski demikian, Lula menegaskan Brasil tidak akan bergantung sepenuhnya pada pasar Amerika Serikat. Apabila akses ekspor ke Negeri Paman Sam semakin terbatas, pemerintah Brasil akan mencari pasar alternatif bagi produk-produknya.

Gelombang protes dari sejumlah negara menunjukkan bahwa kebijakan tarif terbaru Amerika Serikat berpotensi memicu ketegangan baru dalam hubungan perdagangan internasional, terutama dengan negara-negara mitra yang menilai telah memiliki komitmen dalam memerangi praktik kerja paksa.