Said Didu Sebut IKN Butuh Rp10 Triliun Setahun untuk Pemeliharaan

Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu menilai biaya pemeliharaan dan penyusutan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bisa mencapai sekitar Rp10 triliun per tahun.

Karena itu, ia mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama para menteri Kabinet Merah Putih yang dianggapnya sebagai “Jokower” berkantor di IKN agar proyek tersebut tidak mubazir.

"Saya sih usulkan Wapres dan 17 Menteri Jokower ngantor di IKN - daripada mubazir. Untuk pemeliharaan dan penyusutan saja butuh sekitar Rp 10 trilyun per tahun," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Sabtu (25/7).

Baca Juga: Soroti Draf RUU Sisdiknas Terbaru, P2G Sebut Penghapusan Komite Sekolah hingga LPTK Sebagai Pelemahan Pendidikan

Sebagai catatan, laporan resmi Otorita IKN (OIKN) menyebut biaya operasional dan pemeliharaan gedung pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berkisar Rp485 miliar pada 2026, dan diproyeksikan naik menjadi Rp585 miliar pada Tahun Anggaran 2027.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan infrastruktur dasar berkisar Rp200–300 miliar per tahun. Jika ditambah dengan operasional seluruh gedung pemerintahan baru, totalnya mencapai Rp585 miliar.