Anggaran OIKN Bertambah di 2027, Totalnya Tembus Rp6,72 Triliun

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendapatkan anggaran Rp6,7203 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Anggaran tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan Lampiran Data Pokok RAPBN 2027.

Jika dibandingkan dengan APBN 2026, anggaran OIKN mengalami peningkatan. Pada tahun ini, OIKN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6,262 triliun.

Anggaran OIKN 2027 terbagi dalam dua program utama. Program tersebut terdiri atas dukungan manajemen dan pengembangan kawasan strategis.

Program dukungan manajemen mendapatkan anggaran Rp592 miliar. Sementara program pengembangan kawasan strategis memperoleh alokasi jauh lebih besar dengan nilai Rp6,128 triliun.

Pemerintah juga menempatkan pembangunan Kalimantan sebagai salah satu prioritas pada 2027. Kawasan tersebut diarahkan menjadi simpul strategis untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Pembangunan Kalimantan juga diarahkan menjadi fondasi untuk mewujudkan "Superhub Ekonomi Nusantara". Salah satu fokusnya adalah pengembangan kawasan perkotaan secara terpadu.

Pengembangan tersebut mencakup pembangunan ekosistem pemerintahan di IKN dan integrasi dengan wilayah sekitarnya. Pemerintah juga menargetkan peningkatan pelayanan dasar dan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, pemerintah akan memperkuat pembangunan wilayah kepulauan dan kawasan pesisir. Jaringan konektivitas serta simpul transportasi juga akan dikembangkan untuk membuka akses pasar dan menekan biaya logistik antardaerah.

"Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan wilayah kepulauan dan kawasan pesisir, serta peningkatan jaringan konektivitas dan simpul transportasi untuk membuka akses pasar dan menekan biaya logistik antardaerah," tulis dokumen tersebut.

IKN merupakan proyek yang mulai dikerjakan pada akhir masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan proyek tersebut tetap dilanjutkan.

Baca Juga: Pak Bas Klaim Pendanaan Pembangunan IKN di Luar APBN Besarannya Rp208,76 Triliun

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan Prabowo telah memberikan instruksi untuk mempercepat pembangunan IKN. Pernyataan itu disampaikan setelah Prabowo melakukan kunjungan perdana sebagai Presiden RI ke IKN pada 12-13 Januari.

"Bapak presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di 2028," ujar Pras di Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1).