3 Skenario di Balik Mundurnya Perry Warjiyo dari Kursi Gubernur BI: Tak Ada yang Benar-benar Bersih

Mundurnya Perry Warjiyo sebegai Gubernur Bank Indonesia (BI) terus menjadi sorotan. Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan dinamika ekonomi global, keputusan tersebut memunculkan berbagai analisis mengenai alasan di balik langkah yang dilakukan mantan orang nomor satu di bank sentral tersebut.

Konsultan Investasi Asing Hadi Saputra mengaku tidak percaya jika pengunduran diri ekonom itu hanya disebabkan alasan pribadi atau kesehatan. Menurutnya, dalam sejarah bank sentral dunia, keputusan mundur di tengah masa jabatan sering kali berkaitan dengan kondisi luar biasa.

Baca Juga: Rocky Gerung: Londo Ireng Tuh Cuma Ada dalam Imajinasi Prabowo

Hadi bahkan memaparkan tiga skenario kedaruratan yang menurutnya dapat membuat seorang gubernur bank sentral memilih meninggalkan jabatan sebelum masa tugas berakhir.

Skenario pertama adalah ketika bank sentral mulai mendapat tekanan politik. Menurut Hadi, lembaga moneter seharusnya berdiri independen dan tidak boleh dikendalikan kepentingan pemerintah.

“Tapi faktanya? Saat pemerintah bokek karena salah urus anggaran atau proyek mercusuar, mereka panik. Pemerintah populis akan memaksa bank sentral mencetak uang secara ugal-ugalan atau menurunkan suku bunga demi menyenangkan pemilih,” ungkapnya, dikutip Rabu (29/7/2026).

Menurut dia, apabila seorang gubernur bank sentral menolak kebijakan yang dinilai berisiko terhadap ekonomi, tekanan politik dapat muncul.

“Jika gubernurnya waras dan menolak karena tahu memicu inflasi gila-gilaan, mereka akan ditekan, dimusuhi, dan dikucilkan sampai frustrasi,” katanya.

Hadi menyebut kondisi tersebut dapat membuat seorang pejabat bank sentral akhirnya memilih mundur karena profesionalisme dianggap berhadapan dengan kepentingan politik jangka pendek.

Skenario kedua adalah ketika gubernur bank sentral menjadi sasaran kesalahan akibat perang mata uang global. Menurut Hadi, kondisi ekonomi internasional sering kali membuat negara berkembang berada dalam posisi sulit, terutama ketika negara besar seperti Amerika Serikat mengambil kebijakan suku bunga tinggi.

“Ketika negara adidaya menaikkan suku bunga demi menyelamatkan diri mereka sendiri, dampaknya seperti tsunami yang menghantam negara berkembang. Mata uang lokal langsung terjun bebas,” jelasnya.

Ia mengatakan, dalam situasi tersebut, bank sentral sering dituntut menggunakan cadangan devisa untuk menjaga nilai mata uang. Namun ketika kebijakan tersebut tidak mampu menghentikan tekanan pasar, gubernur bank sentral bisa menjadi pihak yang disalahkan.

“Begitu cadangan devisa habis dan mata uang tetap hancur, pemerintah dan publik langsung menuding sang gubernur sebagai penyebab kegagalan,” ujar Hadi.

Sementara skenario ketiga yang disebut oleh konsultan ini menjadi kemungkinan paling sensitif adalah upaya menutup masalah besar di sektor keuangan.

“Sering kali, bauran kebijakan yang dibanggakan bank sentral sebenarnya menciptakan gelembung ekonomi yang rapuh,” imbuhnya.

Menurutnya, ketika terjadi kegagalan pengawasan, muncul skandal keuangan besar, atau terdapat tekanan hukum terhadap otoritas moneter, pergantian pimpinan bisa menjadi langkah untuk meredam gejolak.

“Pengunduran diri mendadak ini adalah rem darurat kosmetik,” katanya.

Hadi menilai tujuan langkah tersebut adalah menjaga kepercayaan pasar agar tidak terjadi kepanikan lebih luas.

“Memutus rantai kepanikan biar investor tidak kabur massal (capital flight) dan masyarakat tidak serentak menarik uangnya di bank (bank rush),” pungkasnya.

Baca Juga: Kesal Indonesia Sudah Hancur, Ada yang Ingin Bikin Jokowi 'Berdarah-Darah' Gegara Polemik Ijazah

Sebelumnya, Bank Indonesia mengejutkan publik dengan pengumuman undur dirinya Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI pada 26 Juli 2026. Keputusan tersebut terjadi saat masa jabatan keduanya masih berjalan hingga 2028.