Prabowo Harap Waspada, Tingginya Elektabilitas Dedi Mulyadi Bisa Jadi 'Gong' Pengkhianatan di Istana

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi sorotan usai elektabilitasnya dalam survei terbaru terbukti unggul jauh di atas Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dinilai dapat memunculkan konsekuensi politik yang serius di Indonesia.

Pengamat politik Tony Rosyid mengingatkan bahwa tren tersebut berpotensi menjadi awal munculnya pengkhianatan dari kalangan pendukung pemerintahan sendiri apabila terus berlanjut. Menurutnya, publik perlu mencermati hasil survei tersebut karena dirilis hampir bersamaan dan memperlihatkan pola yang serupa.

Baca Juga: Bocoran Prabowo Soal Pengganti Perry Warjiyo di Bank Indonesia (BI): Dia Kayaknya Gimana? Oke Gak?

"Kalau survei publish tingkat elektabilitas presiden, ini akan jadi sesuatu dan berpotensi membuat goncangan," ujar Tony Rosyid, dikutip Jumat (31/7/2026).

Diketahui, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei calon presiden pada periode 5–19 Juli 2026. Dedi Mulyadi dalam hal tersebut memperoleh elektabilitas 35 persen. Sementara Prabowo berada di angka 14,5 persen. Anies Baswedan di sisi lain hanya 8,2 persen.

Sementara itu, Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada 14–24 Juli 2026. Dedi Mulyadi dalam hal tersebut memperoleh 32,4 persen. Prabowo di sisi lain 18,8 persen. Sedangkan Anies Baswedan 11,6 persen.

Tony mengakui hasil survei sering memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang berada di balik lembaga survei. Namun menurutnya, yang lebih penting adalah membaca arah strategi politik yang mungkin sedang berlangsung di balik kemunculan hasil survei tersebut.

Tony menilai tren elektabilitas yang terus melemah dapat menjadi tantangan besar bagi pemerintahan apabila tidak segera direspons secara politik maupun melalui kinerja pemerintahan. Ia menyebut penurunan tingkat kepuasan publik, kepercayaan serta elektabilitas berpotensi memunculkan sejumlah dampak serius.

Pertama, pemerintah dinilai dapat kehilangan sebagian kepercayaan masyarakat. Kedua, kelompok politik di luar pemerintahan disebut akan semakin mudah melakukan konsolidasi. Selain itu, Tony menilai pendukung yang selama ini bersifat moderat maupun pragmatis dapat mulai mengubah sikap politiknya.

"Bahkan tidak menutup kemungkinan hasil survei ini akan mendorong sejumlah pendukung istana berkhianat. Dalam sejarah, kekuasaan yang melemah selalu melahirkan pengkhianatan. Pengkhianatan menjadi salah satu anak kandung dari melemahnya kekuasaan," ujarnya.

Menurutnya, situasi seperti itu juga dapat memicu kepanikan politik yang akhirnya melahirkan berbagai keputusan yang kurang tepat.

Baca Juga: Enggak Takut, Pengunggah Pertama Foto Ijazah Jokowi Siap Dipenjara Seumur Hidup Tanpa Lewat Sidang

Tony menegaskan bahwa hasil survei masih sangat mungkin berubah. Namun, berdasarkan pengalaman politik, tren elektabilitas petahana atau penguasa yang terus menurun dalam jangka panjang biasanya membutuhkan upaya yang jauh lebih besar untuk dipulihkan.