PDIP Bisa Jadi Kunci Selamatnya Prabowo, Namun Tertahan Orang Jokowi di Istana

Pengamat Politik Tony Rosyid menyoroti turunnya elektabilitas dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, politikus itu perlu mengambil langkah politik yang berani, salah satunya misal dengan membuka pintu kabinet bagi PDI Perjuangan (PDIP).

Ia menyarankan dilakukan penyegaran besar-besaran, mulai dari kementerian lembaga negara hingga badan usaha milik negara (BUMN). Hal ini menyusul dua survei yang menunjukkan turunnya elektabilitas dari Prabowo.

Baca Juga: Prabowo Harap Waspada, Tingginya Elektabilitas Dedi Mulyadi Bisa Jadi 'Gong' Pengkhianatan di Istana

"Ganti sejumlah orang di struktur kekuasaan dengan sumber daya manusia yang lebih profesional, termasuk mengganti kapolri dan panglima tentara yang sudah terlalu lama menjabat, agar terjadi penyegaran di dua institusi ini," ujar Tony, dikutip Jumat (31/7/2026).

Diketahui, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik Indonesia melaporkan hasil survei yang menunjukkan adanya penurunan elektabilitas dari Prabowo. Ia bahkan kalah dalam simulasi calon presiden dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

SMRC 5–19 Juli 2026, Dedi Mulyadi memperoleh elektabilitas 35 persen. Sementara Prabowo berada di angka 14,5 persen. Adapun Anies Baswedan 8,2 persen. Survei Indikator Politik Indonesia 14–24 Juli 2026, Dedi Mulyadi meraih 32,4 persen. Prabowo menyusul dengan 18,8 persen. Adapun Anies Baswedan 11,6 persen.

Menurut Tony, hasil tersebut menjadi sinyal agar presiden segera melakukan evaluasi terhadap komposisi pemerintahan. Prabowo juga menurutnya  perlu memperluas basis dukungan politik dengan merangkul kekuatan yang selama ini berada di luar koalisi pemerintah seperti PDIP.

"Berikan 3-5 menteri buat PDIP," katanya.

Tony, meski demikian, menilah langkah tersebut memiliki konsekuensi politik yang tidak ringan. Ia menilai kehadiran partai tersebut di pemerintahan akan sulit terwujud apabila di sana masih ada figur-figur yang selama ini dianggap dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Karena mereka tidak mau bergabung jika ada orang-orang Jokowi di Istana. Tak ada pilihan lain kecuali mengganti orang-orang mantan presiden itu dengan PDIP," ujarnya.

Tony menilai keputusan semacam itu memang tidak mudah bagi seorang kepala negara karena menyangkut keseimbangan politik di dalam pemerintahan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan ketika menghadapi situasi yang penuh dilema.

"Seorang pemimpin akan selalu dihadapkan pada tantangan. Tantangan yang berat adalah ketika menghadapi dilema," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa membiarkan dilema politik berlarut-larut justru dapat memperlemah posisi kepemimpinan.

Baca Juga: Bocoran Prabowo Soal Pengganti Perry Warjiyo di Bank Indonesia (BI): Dia Kayaknya Gimana? Oke Gak?

"Jika dilema terus dibiarkan, maka seorang pemimpin lambat laun akan melemah dan pada akhirnya tumbang. Apakah Prabowo akan tegas bersikap terhadap dilema-dilema itu? Terutama dilema dalam menghadapi Geng Solo," pungkas Tony.