APBD Defisit, Dedi Mulyadi Putuskan Tak Gelar MTQ Jabar 2026

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memastikan bahwa tidak ada gelaran dari Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Provinsi Jawa Barat 2026. Kabupaten Garut menyatakan mundur sebagai tuan rumah karena keterbatasan anggaran, sementara pemerintah provinsi menilai kondisi fiskal sejumlah daerah juga belum memungkinkan mengambil alih penyelenggaraan.

Dedi mengatakan keputusan tersebut diambil setelah berkomunikasi dengan jajaran yang menangani pelaksanaan dari MTQ. Menurutnya, pemerintah memahami kondisi keuangan dari Kabupaten Garut.

Baca Juga: Prabowo Harap Waspada, Tingginya Elektabilitas Dedi Mulyadi Bisa Jadi 'Gong' Pengkhianatan di Istana

"Saya tadi subuh sudah berkomunikasi dengan asisten yang menangani MTQ. Garut mengundurkan diri sebagai tuan rumah. Kami memahami anggarannya sedang mengalami defisit," kata Dedi Mulyadi, dikutip Senin (3/8/2026).

Keputusan tersebut membuat agenda terkait resmi ditiadakan. Pemerintah memilih tidak memaksakan penyelenggaraan di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi keterbatasan.

Situasi tersebut juga diperkuat oleh keterangan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Jawa Barat, Asep Sukamana. Garut dikatakannya telah menyampaikan surat resmi yang menyatakan tidak sanggup menjadi penyelenggara karena persoalan anggaran.

"Awalnya tuan rumah itu sudah ada Garut, tapi mereka berkirim surat tidak sanggup karena memang dana urusannya anggarannya," ujar Asep.

LPTQ sebelumnya juga berupaya mencari daerah lain sebagai pengganti. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena sebagian besar pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan anggaran.

"Kemudian ditanya beberapa kota kabupaten lain tidak siap karena anggaran, ada juga yang siap tapi minoritas," jelasnya.

Baca Juga: Dibuat Tak Percaya, Dokter Tifa Kaget Tiba-tiba Kembali Dituntut Hadir di Sidang Kasus Ijazah Jokowi

Keputusan meniadakan event ini menjadi salah satu konsekuensi dari tekanan fiskal yang tengah dialami sejumlah pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun memilih memfokuskan sumber daya pada agenda yang dinilai lebih realistis untuk dilaksanakan ketika kondisi keuangan sudah lebih siap.