Dimulai di Bali, PLTS 100 GW Bakal Diresmikan Prabowo

Pemerintah akan memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW) secara bertahap, dengan tahap pertama direncanakan berlokasi di Bali. Peresmian proyek tersebut masih menunggu jadwal dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan tahapan awal proyek strategis tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas energi baru terbarukan (EBT) nasional.

"Nanti saya usahakan meminta jadwal Bapak Presiden untuk kita peresmian tahap pertama terhadap PLTS 100 GW," ujarnya di press room Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Senin (3/8/2026).

Bahlil menjelaskan, pemerintah telah menyusun perencanaan dan masterplan untuk merealisasikan target kapasitas terpasang PLTS 100 GW. Salah satu lokasi yang tengah dipersiapkan adalah Pulau Bali.

"Kan kita buat masterplan dengan perencanaan, mungkin kita akan buat di Bali," kata Menteri Bahlil.

Proyek PLTS 100 GW tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mempercepat pengembangan energi terbarukan sekaligus mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060 atau lebih cepat.

Bahlil juga menyiratkan bahwa pembangunan tersebut juga pasti akan terintegrasi dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN 2025-2034. 

Selain Bali, pemerintah juga telah mengidentifikasi potensi lahan di Pulau Jawa untuk mendukung pencapaian target tersebut. Sekitar 24 ribu hektare lahan telah terdata melalui kerja sama antara Kementerian ESDM dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Baca Juga: PLN Siap Serap Listrik PLTSa Legok Nangka 20 Tahun

Baca Juga: Bahlil Siapkan Strategi Perkuat Daya Saing Produksi Baterai Nikel RI

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sebelumnya mengatakan, lahan tersebut masih akan melalui proses verifikasi lebih lanjut oleh kementerian dan lembaga terkait.

"Jadi ketersediaan lahan berdasarkan identifikasi yang kita lakukan bersama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian ATR/BPN, di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24 ribu hektare," jelas Yuliot, Jakarta, Jumat (29/5/2026).