Prabowo Ngaku Siap Jadi Pereda Hubungan Korut dan Korsel, Pengamat Pesimis dan Bandingkan dengan Putin: 'Dia Tak Punya Daya Tawar'

Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menyatakan kesiapannya mengunjungi Korea Utara dan jika diminta Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung bisa juga menjadi mediator dalam rangka membuka jalur dialog antara Seoul dan Pyongyang.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Istana Kepresidenan, Jumat. Ia mengungkapkan, Lee menanyakan kemungkinan dirinya mengunjungi Korea Utara untuk mendorong dialog, ketika keduanya bertemu di Seoul pada April lalu.

"Saya bilang, dengan segala hormat dan kesediaan, kalau Anda minta, saya akan pergi. Indonesia dipandang tidak memiliki kepentingan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Kami memegang teguh prinsip itu.”

Baru-baru ini, ASEAN mendapat kritik tajam dari Kim Yo-jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, setelah organisasi itu menyatakan “keprihatinan serius” atas pengembangan senjata nuklir Pyongyang. Kim Yo-jong menyebut seruan ASEAN untuk denuklirisasi total Semenanjung Korea sebagai “bodoh dan tolol”.

Gabriela Bernal, non-resident fellow di European Centre for North Korean Studies, lebih optimistis. “Dengan hubungan antar-Korea yang berada di titik terendah dalam beberapa dekade, Seoul sedang mencari opsi dan pemain baru untuk meredakan situasi yang sulit,” katanya.

Karena Amerika Serikat masih teralihkan oleh konflik di tempat lain, Lee terpaksa mencari mitra lain yang bisa membantu meredakan ketegangan di Semenanjung Korea.

Namun, apakah Pyongyang akan terbuka terhadap pendekatan Jakarta masih belum pasti, terutama karena pemimpin tertinggi Korea Utara saat ini tidak ingin berhubungan dengan Seoul.

“Setiap kunjungan pejabat Indonesia ke Korea Utara harus dibingkai dengan hati-hati agar tidak memberikan kesan bahwa mereka akan membela kepentingan Korea Selatan,” ujar Bernal dikutip dari South China Morning Post.

Menurutnya, membingkai kunjungan sebagai upaya memperbaiki hubungan Pyongyang-Jakarta akan lebih efektif untuk memperkuat peran Indonesia sebagai mediator di masa depan.

Akhmad Hanan, peneliti independen Indonesia yang fokus pada geopolitik, menilai kunjungan Prabowo bisa menjadi “langkah membangun kepercayaan yang berharga”.

“Kunjungan ini berpotensi menjadi jembatan komunikasi yang kredibel dan dapat diterima kedua Korea,” katanya.

Indonesia dan Korea Utara memiliki hubungan ramah sejak 1960-an, di era Presiden Sukarno dan Kim Il-sung. Hubungan tersebut kembali dihidupkan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dengan dibukanya kembali Kedutaan Besar Indonesia di Pyongyang tahun lalu setelah ditutup selama pandemi.

Menteri Luar Negeri Sugiono juga mengunjungi Pyongyang pada Oktober, kunjungan pertama menteri luar negeri Indonesia ke Korea Utara sejak 2013.

Namun, Akhmad mengingatkan Prabowo perlu menyeimbangkan “aktivisme diplomasi” dengan prioritas dalam negeri, seperti perlambatan ekonomi, menurunnya daya beli, dan pengangguran.

"Kunjungan ke Korea Utara hanya boleh dilakukan jika benar-benar ada kebutuhan diplomatik yang jelas dan nilai strategis yang terukur bagi kepentingan nasional Indonesia,” tegasnya.

Dalam waktu kurang dari dua tahun menjabat, Prabowo telah melakukan 54 kunjungan luar negeri ke 29 negara, yang memicu ketidakpuasan publik.

Yohanes Sulaiman, dosen hubungan internasional di Universitas Jenderal Achmad Yani, menilai Prabowo “tidak memiliki daya tawar” dan sedikit yang bisa ditawarkan.

"Dia tidak punya rencana atau ‘wortel’ yang bisa diulurkan,” kata Yohanes. “Apa yang bisa dia tawarkan untuk mempermanis kesepakatan?”

Sebagai perbandingan, Rusia memberikan kompensasi finansial besar, teknologi militer canggih, pasokan pangan penting, dan komoditas energi kepada Korea Utara sebagai imbalan atas pengiriman tentara dan amunisi untuk mendukung perang di Ukraina.