Listyo Sigit Resmi Jadi Anggota Kehormatan Tapak Suci Muhammadiyah, Polri dan Ormas Perkuat Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi dikukuhkan sebagai Anggota Kehormatan Tapak Suci Muhammadiyah pada 8 Agustus 2026. Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara Polri, Muhammadiyah, dan Tapak Suci dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Dalam sambutannya, Listyo Sigit menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman. Menurutnya, Polri dan Muhammadiyah memiliki semangat yang sama untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan Indonesia.

“Kita memiliki semangat dan tekad yang sama untuk menjaga masyarakat kita dari ancaman. Dalam situasi apa pun, Indonesia tetap bisa bertahan dan tetap bisa bertumbuh,” ujar Listyo Sigit dalam upacara pengukuhan, Sabtu (8/8/2026).

Kapolri juga menekankan pentingnya menjaga silaturahmi serta mengembangkan kolaborasi antara Polri, Muhammadiyah, dan Tapak Suci agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Analis politik dan hukum sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menilai pernyataan Kapolri tersebut memiliki makna lebih luas dari sekadar agenda seremonial.

Menurut Boni, terdapat dua komitmen penting yang tercermin dalam pernyataan Listyo Sigit. Pertama, komitmen memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat sipil melalui pendekatan society-policing.

“Pertama adalah komitmen menjaga kesatuan Polri dengan masyarakat sipil dalam konteks society-policing yang berorientasi pada terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pengamanan, melainkan sebagai mitra aktif Polri,” ujar Boni dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (9/8/2026).

Menurut Boni, pendekatan tersebut penting karena keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai mitra.

Boni juga melihat adanya komitmen kedua, yakni menjaga keutuhan nasional di tengah situasi ekonomi dan politik global yang dinamis. Menurut dia, stabilitas internal menjadi salah satu prasyarat bagi pertumbuhan dan kemajuan Indonesia.

“Transendensi dari gagasan Kapolri adalah bagaimana menyatukan masyarakat sipil dan Polri sebagai upaya menjamin stabilitas nasional dalam segala gatra, terutama gatra keamanan. Itu sesuatu yang fundamental dan paling dibutuhkan pemerintah saat ini,” ujar Boni.

Ia menilai pendekatan society-policing menjadi semakin relevan di tengah ketidakpastian geopolitik global dan tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Hubungan yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat, menurutnya, dapat memperkuat kohesi sosial dan fondasi stabilitas nasional.

Boni juga menilai gagasan tersebut memiliki dimensi yang melampaui simbolisme pengukuhan. Penyatuan masyarakat sipil dan Polri dalam visi keamanan bersama dinilai dapat menjadi bagian dari strategi menghadapi dinamika nasional maupun global.

Baca Juga: 118 Hektare Hutan Mangrove di Rokan Hilir Ludes, Kapolda Riau Turun Tangan

“Penyatuan masyarakat sipil dan Polri dalam satu visi keamanan bersama merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam menghadapi dinamika situasi yang kompleks baik di tingkat nasional maupun global,” katanya.

Pengukuhan Listyo Sigit sebagai Anggota Kehormatan Tapak Suci pun dinilai menjadi salah satu gambaran penguatan pendekatan keamanan berbasis komunitas dalam hubungan antara Polri dan elemen masyarakat sipil.