Dedi Mulyadi: Hari Ini Orang Tidak Mau Bekerja Kasar, Tak Mau Jadi Buruh Tani Padahal Upahnya Baik

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengungkap persoalan lain yang terjadi di tengah tingginya angka pengangguran di Jawa Barat. Menurutnya, wilayah tersebut bukan hanya menghadapi persoalan kekurangan tenaga kerja terampil, tetapi juga mulai kesulitan mendapatkan pekerja untuk pekerjaan yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan kasar.

Dedi bahkan menyebut masyarakat kini semakin enggan bekerja sebagai buruh tani, pekerja kasar, hingga asisten rumah tangga. Kondisi tersebut menciptakan situasi yang menurutnya cukup paradoks: jumlah pengangguran tinggi, tetapi pada saat bersamaan ada jenis pekerjaan yang justru kekurangan peminat.

Baca Juga: Terbukti Palsu atau Asli, Titik Terang Isu Ijazah Jokowi dan Gibran Diprediksi Akan Muncul Bersamaan

"Apakah kita kekurangan tenaga kerja? Kekurangan. Bukan hanya yang terampil, tetapi juga tenaga kerja kasar," kata Dedi Mulyadi, dikutip Rabu (12/8/2026).

"Hari ini, orang enggak mau bekerja kasar, enggak mau jadi buruh tani, padahal upahnya relatif baik, tetapi semakin sulit. Enggak mau jadi asisten rumah tangga, pilih ke luar negeri, karena dianggap upahnya tidak terlalu tinggi seperti di luar negeri," bebernya.

Fenomena tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam membaca kondisi ketenagakerjaan Jawa Barat. Sebab, persoalan lapangan kerja ternyata tidak selalu berarti tidak tersedia pekerjaan.

Ada pula pekerjaan yang tersedia, tetapi tidak lagi diminati masyarakat karena pertimbangan tingkat pendapatan, status sosial, kondisi pekerjaan, maupun peluang memperoleh penghasilan yang dianggap lebih baik di sektor lain.

Buruh tani menjadi salah satu contoh yang disebut Dedi. Pekerjaan tersebut masih dibutuhkan untuk menopang sektor pertanian, tetapi semakin sulit mencari orang yang bersedia mengerjakannya.

Hal serupa terjadi pada pekerjaan rumah tangga. Sebagian masyarakat memilih mencari peluang kerja di luar negeri karena melihat adanya perbedaan tingkat penghasilan yang lebih menarik.

Menurut Dedi, kondisi tersebut berkaitan erat dengan struktur upah dan kesenjangan pendapatan antarkelas pekerja.

"Orang yang bekerja secara teknokratik kelas menengah harus dihadirkan, orang yang bekerja pada level bawah juga harus ada. Keduanya harus berjalan beriringan dan seimbang," jelasnya.

Dedi menilai struktur tenaga kerja yang sehat membutuhkan pekerja pada berbagai tingkatan. Pekerjaan yang membutuhkan kemampuan teknis dan pendidikan tinggi tetap diperlukan, tetapi pekerjaan pada level bawah juga tidak boleh kehilangan peminat. Masalahnya muncul ketika perbedaan pendapatan antarkelas terlalu besar.

"Yang harus dicegah adalah perbedaan upah, jangan terlalu jomplang antara kelas atas dan kelas bawah, karena ini mengakibatkan disparitas pendapatan warga," jelas Dedi.

Disparitas pendapatan merupakan kondisi ketika distribusi hasil ekonomi dan pendapatan tidak merata di antara masyarakat. Jika kesenjangan tersebut semakin lebar, pekerjaan pada level bawah berpotensi semakin ditinggalkan karena dianggap tidak memberikan imbalan yang sebanding dengan kebutuhan hidup.

Baca Juga: 'Gibran Rakabuming Tak Butuh Pengakuan dari Denny Indrayana'

Diketahui, Jawa Barat sendiri masih menghadapi angka pengangguran yang tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam pembahasan tersebut menyebut jumlah pengangguran di wilayah tersebut mencapai sekitar 1,79 juta orang pada Mei 2026, meningkat sekitar 6,14 ribu orang.