Dulu Banyak Pengkritik Presiden Dipenjara, Kini Putusan MK Hentikan Praktik Kriminalisasi

Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden menghentikan praktik kriminalisasi yang marak terjadi pada era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

MK menegaskan bahwa tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diajukan langsung oleh yang bersangkutan.

Menurut Hersu, keputusan ini memutus praktik pelaporan pihak ketiga yang selama ini banyak dilakukan oleh relawan hingga buzzer, khususnya saat Jokowi menjabat.

"Keputusan Mahkamah Konstitusi ini memutus praktik pelaporan pihak ketiga. Ini biasanya relawan, simpatisan, dan buzzer ya. Ini banyak sekali terjadi di eranya Presiden Joko Widodo," ujarnya dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Kamis (13/8).

Ia menjelaskan, sebelumnya setiap kritik atau penghinaan terhadap Presiden kerap dilaporkan oleh relawan atau simpatisan, sehingga banyak orang harus mendekam di penjara.

"Hati-hati kita, setiap kali menghina Presiden pada waktu itu, maka ada ini, ada khusus ini para relawan yang kerjaannya melaporkan orang-orang seperti ini ya. Dan korbannya banyak, ya kemudian harus mendekam di penjara," imbuhnya.

Ketegangan tafsir hukum muncul karena pihak ketiga seperti relawan, organisasi pendukung, atau elemen masyarakat lainnya dianggap bisa membuat laporan kepolisian atas nama membela kehormatan Presiden atau Wakil Presiden. Bahkan, Presiden disebut sebagai simbol negara sehingga kritik dianggap penghinaan.

Baca Juga: MUI Dorong Hukuman Mati Koruptor, Mahfud MD Ungkap Fakta Penting soal Aturan yang Sudah Ada

"Dengan ada putusan ini, maka penilaian subjektif pihak ketiga itu dibatasi. Pihak pendukung, relawan, berarti tidak dapat lagi menginisiasi proses pidana atau penilaian atau rasa tersinggung mereka sendiri," tandasnya.

Sebagai informasi, MK melalui Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 12 Agustus 2026 menegaskan bahwa perkara dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wapres bersifat delik aduan absolut. Artinya, hanya Presiden atau Wapres yang berhak melaporkan, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum dengan surat kuasa khusus.