Prabowo: Banyak BUMN Yang Kerja Seenaknya dan Tidak Bertanggung Jawab kepada Negara

Presiden Prabowo Subianto mengungkap temuan pemerintah terkait struktur badan usaha milik negara (BUMN) yang mencapai 1.074 entitas, termasuk perusahaan yang memiliki anak, cucu, hingga cicit perusahaan. Prabowo menyebut kondisi tersebut membuat sejumlah BUMN bekerja tanpa tanggung jawab yang semestinya kepada bangsa dan negara.

Prabowo mengaku kaget setelah pemerintah membuka struktur BUMN melalui Danantara. Sebelumnya, dia memperkirakan jumlah BUMN hanya berada di kisaran 300-400 perusahaan.

"Ketika kita buka Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN dan BUMN itu ada yang punya anak perusahaan, cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu ada 300-400, tapi 1.074 ternyata," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, persoalan tidak hanya terletak pada jumlah BUMN yang terlalu banyak. Prabowo menyoroti tata kelola sejumlah perusahaan negara yang dinilai berjalan semaunya dan tidak mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada kepentingan nasional.

"Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab pada bangsa dan negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti itu," katanya.

Soroti BUMN Rugi tetapi Lapor Untung

Prabowo juga menyoroti keberadaan BUMN yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Dia bahkan mempertanyakan laporan keuangan perusahaan negara yang menurutnya menunjukkan keuntungan meski kondisi bisnisnya tidak demikian.

"Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN tidak produktif, rugi terus, laporan untung, ngarang saja itu laporannya," ujar Prabowo.

Selain persoalan internal, Prabowo menyebut pemerintah menghadapi masalah akibat kerja sama sejumlah perusahaan asing dengan BUMN. Dia menegaskan praktik yang dianggap sebagai "permainan" tersebut harus dihentikan.

"Kita kena masalah karena banyak masalah karena perusahaan asing kerja sama dengan BUMN kita. Jadi kita harus hilangkan permainan ini," katanya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap perusahaan negara. Prabowo mengatakan pemerintah tidak akan mempertahankan BUMN hanya karena statusnya sebagai perusahaan milik negara.

750 Lebih BUMN Bakal Ditutup

Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 BUMN. Selanjutnya, pemerintah menargetkan jumlah BUMN pada 31 Desember 2026 maksimal hanya 300 perusahaan.

"Pada 31 Desember 2026 kita target hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif dan menciptakan nilai tambah pada rakyat akan dipertahankan," tegasnya.

Dia menyebut restrukturisasi tersebut sebagai langkah besar untuk memangkas perusahaan yang tidak produktif sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan BUMN.

Dari perampingan tersebut, Prabowo mengklaim pemerintah telah menghemat biaya overhead sebesar Rp50 triliun. Penghematan itu berasal antara lain dari biaya gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, hingga perjalanan dinas.

"Perampingan BUMN, hari ini saja kita telah hemat biaya overhead Rp50 triliun hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla, kita hemat Rp50 triliun. Target kita Desember kita harus hemat Rp70 triliun lebih," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, efisiensi tersebut berpotensi memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Dia mencontohkan penghematan Rp50 triliun dapat digunakan untuk memperbaiki puskesmas, merenovasi sekolah, hingga menyediakan rumah bagi rakyat.

"Kita bisa bayangkan Rp50 triliun berapa puskesmas yang diperbaiki, berapa sekolah bisa direnovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa berikan," katanya.