Prabowo Pangkas BUMN Jadi 300 Perusahaan, 750 Lebih Bakal Ditutup

Presiden Prabowo Subianto akan memangkas jumlah badan usaha milik negara (BUMN) secara besar-besaran. Dari total 1.074 entitas BUMN beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaan yang ditemukan pemerintah, jumlahnya ditargetkan tersisa maksimal 300 perusahaan pada akhir 2026.

Prabowo mengatakan perampingan tersebut dilakukan setelah pemerintah menemukan struktur BUMN yang jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Ia semula memperkirakan jumlah BUMN hanya berada di kisaran 300-400 perusahaan.

"Ketika kita buka Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN dan BUMN itu ada yang punya anak perusahaan, cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu ada 300-400, tapi 1.074 ternyata," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menegaskan pemerintah hanya akan mempertahankan BUMN yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Sementara itu, ratusan entitas lainnya akan ditutup sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan negara.

"Pada 31 Desember 2026 kita target hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif dan menciptakan nilai tambah pada rakyat akan dipertahankan," katanya.

Sudah Tutup 290 BUMN

Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 290 BUMN. Prabowo menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran untuk membuat pengelolaan perusahaan negara lebih efisien.

Dia bahkan menyebut kebijakan tersebut sebagai restrukturisasi koperasi terbesar di dunia.

Efisiensi juga mulai terlihat dari pengurangan biaya overhead. Prabowo mengklaim pemerintah telah menghemat Rp50 triliun dari sejumlah pos pengeluaran, termasuk gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, serta perjalanan dinas.

"Perampingan BUMN, hari ini saja kita telah hemat biaya overhead Rp50 triliun hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla, kita hemat Rp50 triliun. Target kita Desember kita harus hemat Rp70 triliun lebih," ungkap Prabowo.

Menurutnya, penghematan tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih produktif bagi masyarakat. Prabowo mencontohkan dana Rp50 triliun dapat digunakan untuk memperbaiki puskesmas, merenovasi sekolah, hingga menyediakan rumah bagi masyarakat.

"Kita bisa bayangkan Rp50 triliun berapa puskesmas yang diperbaiki, berapa sekolah bisa direnovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa berikan," katanya.

Prabowo mengungkapkan salah satu alasan dilakukannya perampingan adalah masih banyaknya BUMN yang dinilai tidak produktif. Ia bahkan menyoroti perusahaan negara yang terus mengalami kerugian tetapi melaporkan kinerja positif.

"Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN tidak produktif, rugi terus, laporan untung, ngarang saja itu laporannya," ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo menyoroti persoalan kerja sama antara BUMN dengan perusahaan asing. Menurut dia, pemerintah perlu menghilangkan praktik yang dinilai merugikan kepentingan negara.

"Kita kena masalah karena banyak masalah karena perusahaan asing kerja sama dengan BUMN kita. Jadi kita harus hilangkan permainan ini," katanya.

Tak hanya melakukan restrukturisasi, Prabowo juga membuka opsi pengusutan terhadap pengurus dan direksi BUMN selama 30 tahun terakhir. Salah satu gagasan yang disampaikannya adalah pembentukan pengadilan ad hoc khusus.

Namun, Prabowo juga membuka peluang pemberian amnesti khusus bagi pihak yang mengakui kesalahan dan menyatakan bertobat. Keputusan mengenai opsi tersebut akan diserahkan kepada wakil rakyat.

"Mungkin kalau kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga menghadap majelis, BUMN, kalau perlu saya minta kalau perlu beri peluang amnesti khusus untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, yang mengakui. Nah, ini saya serahkan pada wakil rakyat untuk memutuskan," tutup Prabowo.