Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan: Tantangan Indonesia Membangun Ekonomi yang Adil

Tujuan bangsa ini berdiri, seperti dinyatakan dalam konstitusi oleh para pendiri bangsa, adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut sejalan dengan tema Kemerdekaan RI ke-81 tahun ini, yaitu “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, dengan filosofi utama yang mencakup kolektivitas, sinergi, dan pertumbuhan.

Sudah ada kemajuan berarti dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum. Namun, Indonesia masih jauh dari kondisi yang adil dan setara dengan negara-negara lain yang berkembang bersama dalam beberapa dekade terakhir.

Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi pada 1998 dengan pendapatan sekitar US$455 per kapita. Melalui transisi yang dilakukan Presiden B.J. Habibie, secara perlahan terwujud stabilitas ekonomi dan politik. Nilai tukar distabilkan dari Rp16.400 per dolar AS menjadi Rp6.500 per dolar AS. Undang-Undang Bank Indonesia tentang independensi bank sentral dan undang-undang antimonopoli dibuat, demokrasi dibuka, kebebasan pers dikembangkan, serta tahanan politik dibebaskan.

Kepemimpinan Gus Dur dan Megawati juga memberi arti terhadap perkembangan ekonomi. Indonesia kemudian masuk menjadi negara besar dalam ekonomi melalui keanggotaan G-20, dengan pendapatan sekitar US$5.000 per kapita.

Di balik kemajuan tersebut, Indonesia ternyata masih belum setara dengan negara lain yang berkembang bersama dalam empat hingga lima dekade terakhir. Pada 1960-an, pendapatan Indonesia dan Korea Selatan tidak jauh berbeda. Namun, setelah 50 tahun, pendapatan Korea Selatan mencapai US$36.000 per kapita atau sekitar tujuh kali pendapatan Indonesia yang berada di kisaran US$5.000 per kapita.

Selain perkembangan yang lambat dan belum setara dengan negara lain, dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan kelas menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi. Studi LPEM FEB UI mencatat sebanyak 8,5 juta orang keluar dari kelas menengah. Artinya, mereka turun kelas dan semakin miskin.

LPEM UI mencatat jumlah kelas menengah pada 2018 sekitar 60 juta orang atau 23% dari populasi. Pada 2023, jumlah tersebut tinggal sekitar 52 juta orang atau 18,8% dari populasi. Ini merupakan pertanda bahwa kesejahteraan golongan menengah dan bawah masih menjadi masalah besar di negeri ini.

Presiden Prabowo mewarisi kondisi penurunan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya telah naik kelas, tetapi kemudian turun kembali karena pertumbuhan ekonomi hanya bergerak moderat sekitar 5%. Pertumbuhan tersebut pun didukung oleh perkembangan golongan atas.

Kondisi tersebut terlihat dari tabungan masyarakat. Kelompok penabung paling bawah dengan nilai tabungan Rp100 juta ke bawah semakin banyak. Jumlahnya meningkat dari 292 juta tabungan pada 2019 dengan rata-rata nilai Rp2,9 juta per tabungan menjadi 666 juta tabungan dengan nilai rata-rata hanya Rp2,7 juta per tabungan.

Sementara itu, kelompok atas, yaitu pemilik akun dengan tabungan di atas Rp5 miliar, meningkat dari 8.500 orang menjadi 129 ribu orang. Rata-rata tabungan mereka juga meningkat dari Rp24 miliar per tabungan menjadi Rp35 miliar per tabungan.

Meskipun selama masa kemerdekaan telah tercapai cukup banyak kemajuan, Presiden Prabowo berdiri sebagai pemimpin dalam kondisi yang tidak ideal. Ketika kelas menengah turun dan tabungan masyarakat tergerus, daya tahan terhadap guncangan ekonomi menurun. Konsumsi barang tahan lama ditunda, sementara investasi pendidikan dan kesehatan keluarga dikurangi.

Masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat seperti ini memunculkan kecemasan mengenai masa depan pekerjaan dan pendapatan. Dalam ekonomi perilaku, kehilangan rasa aman sering kali memengaruhi persepsi terhadap pemerintah dan kebijakan. Kondisi ini mesti menjadi perhatian karena dapat menjadi sumber destabilisasi ekonomi dan sosial politik.

Dengan dasar inilah Presiden Prabowo berusaha mengubah haluan kebijakannya dengan lebih dominan memberikan peran kepada negara ketimbang mengembangkan swasta dan pasar. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo berkali-kali menyampaikan bahwa Indonesia dikuasai konglomerasi dan kredit bank menjadi kasir pengusaha besar.

Karena itu, struktur ekonomi harus ditransformasikan dari struktur ekonomi segitiga yang berpucuk ke atas menjadi struktur ekonomi belah ketupat, dengan porsi tengah dan kelas menengah yang kuat.

Apakah transformasi ini bisa dilakukan dengan kebijakan inward looking dan hanya fokus pada sumber daya alam? Jawaban saya, belum bisa. Harus ada upaya agar politik dan kebijakan ekonomi berorientasi keluar.

Ekonomi nasional justru akan kuat jika jaringan ke luar atau sektor ekonomi luar negeri kuat sehingga mampu bersaing di pasar internasional dengan perolehan devisa yang besar. Indonesia dalam hal perdagangan luar negeri sudah kalah jauh dari Vietnam. Ini yang harus dikejar untuk mencapai pertumbuhan 6-7%.