Prabowo Punya Target Berat Lifting Minyak 610 Ribu Bph, Strategi Bahlil Dinilai Tepat

Target pemerintah meningkatkan lifting minyak menjadi 610 ribu barel per hari (bph) pada 2027 dinilai menjadi tantangan tersendiri di tengah tren penurunan alamiah produksi lapangan minyak nasional.

Meski demikian, langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui percepatan eksplorasi, optimalisasi lapangan eksisting, hingga perbaikan iklim investasi dinilai sudah berada di jalur yang tepat untuk menjaga produksi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Pakar kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata mengatakan target lifting 610 ribu bph tidak semata-mata harus dilihat sebagai angka produksi. Menurutnya, target tersebut memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan energi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik dan volatilitas pasar energi global.

“Target 610.000 barel per hari pada RAPBN 2027 memiliki fungsi sebagai pertahanan dasar (defensive baseline) untuk menjaga daya tawar (bargaining power) Indonesia di tengah volatilitas pasar global,” kata Bonti dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2026).

Menurut Bonti, kebijakan Kementerian ESDM yang mencakup percepatan eksplorasi greenfield, optimalisasi lapangan eksisting menggunakan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), serta perbaikan iklim investasi merupakan kombinasi yang tepat untuk menghadapi persoalan penurunan produksi minyak nasional.

“Dari sudut pandang kebijakan publik, kombinasi tiga strategi tersebut dinilai tepat sasaran karena mengadopsi pendekatan tritunggal intervensi kebijakan, intervensi jangka pendek, jangka panjang, dan penyediaan fasilitas fiskal, untuk menyelesaikan akar masalah penurunan produksi hulu migas,” ujarnya.

Bonti menjelaskan, optimalisasi lapangan eksisting menjadi penting karena mayoritas lapangan minyak Indonesia merupakan lapangan tua yang mengalami penurunan produksi secara alamiah. Teknologi EOR dapat menjadi salah satu langkah jangka pendek dan menengah untuk meningkatkan produksi dari lapangan yang sudah beroperasi.

Sementara itu, eksplorasi wilayah baru dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan cadangan dan produksi dalam jangka panjang.

Perbaikan iklim investasi juga dinilai menjadi instrumen penting. Pasalnya, eksplorasi hulu migas membutuhkan modal besar sekaligus memiliki risiko tinggi. Bonti menilai insentif fiskal, fleksibilitas skema kontrak, hingga pemangkasan perizinan dapat meningkatkan daya tarik investasi di sektor hulu migas.

Ia juga menilai penekanan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terhadap peningkatan lifting dan eksplorasi untuk mengurangi ketergantungan impor sejalan dengan agenda ketahanan energi nasional.

Peningkatan produksi domestik, kata Bonti, tidak hanya penting untuk menjaga pasokan energi, tetapi juga dapat mengurangi tekanan impor ketika harga minyak dunia mengalami ketidakpastian.

“Penerimaan negara dari migas dapat difungsikan untuk menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia sekaligus mendanai infrastruktur energi terbarukan. Dan bila dikelola dengan baik, ini akan sangat menjanjikan dan prospektif,” katanya.

Menurut Bonti, kemampuan pemerintah untuk menahan atau bahkan membalikkan tren penurunan produksi minyak yang telah berlangsung selama bertahun-tahun juga dapat menjadi indikator bahwa reformasi sektor hulu migas mulai menunjukkan hasil.

“Kemampuan menahan atau membalikkan tren penurunan produksi minyak yang berlangsung bertahun-tahun adalah bukti valid berjalannya reformasi struktural. Hal ini menandakan meningkatnya kepercayaan investor (capital inflow) dan berfungsinya koordinasi antara SKK Migas dan kementerian terkait,” ujarnya.

Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai target lifting 610 ribu bph menghadapi tantangan dari kondisi cadangan minyak nasional dan banyaknya lapangan yang telah memasuki usia matang.

Berdasarkan tren historis, Fahmy mengatakan produksi minyak Indonesia berada di kisaran 600 ribu bph dan cenderung mengalami penurunan.

Kondisi tersebut membuat upaya mempertahankan produksi membutuhkan kerja ekstra. Meski begitu, Fahmy mengakui berbagai langkah yang dilakukan selama ini telah mampu meningkatkan produksi, antara lain melalui pemanfaatan teknologi, optimalisasi sumur tua, serta pengembangan sumur rakyat.

“Selama setahun memang berbagai upaya dilakukan secara mati-matian. Misalnya penggunaan teknologi dalam eksplorasi, kemudian memanfaatkan sumur-sumur tua, dan juga mendorong sumur rakyat,” kata Fahmy.

Menurut dia, berbagai upaya tersebut perlu dilanjutkan secara konsisten agar tingkat produksi yang telah dicapai dapat dipertahankan.

“Kalau upaya-upaya yang pernah dilakukan tadi tidak dilanjutkan, saya kira akan sulit untuk mencapai peningkatan atau bahkan mempertahankan produksi sekitar 608 ribu barel per hari,” ujarnya.

Di tengah tantangan produksi minyak, Fahmy menilai Indonesia masih memiliki potensi besar dari sektor migas. Salah satunya melalui pengembangan Blok Masela di Maluku.

Menurut Fahmy, percepatan proyek tersebut dapat menjadi salah satu sumber penting produksi migas nasional ke depan, khususnya dari sisi gas.

“Kalau gas memang potensinya masih besar dan tersebar di berbagai daerah, termasuk Masela,” katanya.

Fahmy bahkan mendorong keterlibatan Pertamina dalam pengembangan Masela guna mempercepat proyek tersebut. Menurutnya, perusahaan pelat merah tersebut memiliki opsi mencari pendanaan dari sumber internal maupun eksternal tanpa harus bergantung pada APBN.

“Kalau Pertamina masuk di Masela, maka ini akan mempercepat produksi dari Masela. Kemudian menghasilkan gas yang bisa menjadi pendapatan bagi negara,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 mencapai 6%. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 sebesar 5,4%.

Baca Juga: Pemerintah Kaji Pembatasan Pertalite, Bahlil: Masa BMW Pakai BBM Subsidi?

Di sektor energi, Prabowo menargetkan lifting minyak pada 2027 mencapai 610 ribu bph, sedangkan lifting gas dipatok sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.

“Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai 6% lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%, inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%, suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%, nilai tukar rupiah kisaran Rp 17.500 per 1 dolar,” kata Prabowo saat pidato pada Rapat Paripurna DPR RI terkait RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dengan demikian, target lifting 610 ribu bph pada 2027 akan bergantung pada keberlanjutan optimalisasi lapangan eksisting, eksplorasi wilayah baru, pemanfaatan teknologi, serta kemampuan pemerintah menciptakan iklim investasi yang mendukung pengembangan hulu migas.