Pemerintah Kaji Pembatasan Pertalite, Bahlil: Masa BMW Pakai BBM Subsidi?

Pemerintah mulai mengkaji pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan masyarakat. Skema tersebut menjadi salah satu opsi untuk memastikan BBM bersubsidi tidak lagi dinikmati kelompok masyarakat yang dinilai mampu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih mempelajari mekanisme yang paling tepat untuk menerapkan kebijakan tersebut. Salah satu pertimbangannya adalah klasifikasi kendaraan yang digunakan oleh konsumen.

Menurut Bahlil, penggunaan kendaraan mewah menjadi salah satu indikator yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan siapa yang masih layak menikmati BBM subsidi. Pemerintah tidak ingin subsidi negara justru mengalir kepada pemilik kendaraan kelas atas.

"Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan)," ujar Bahlil usai rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Pernyataan tersebut berkaitan dengan pembahasan pemerintah mengenai pembatasan subsidi Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi. Selain berdasarkan jenis kendaraan, kelompok desil 9 dan 10 juga masuk dalam kajian pembatasan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengatakan pemerintah membuka kemungkinan membatasi subsidi Pertalite untuk masyarakat yang masuk kelompok ekonomi atas. Namun, kebijakan tersebut tidak akan langsung diterapkan dalam waktu dekat.

"Jadi, tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," kata Purbaya.

Purbaya menyebut pemerintah masih mendiskusikan mekanisme penerapannya sebelum kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan. Ia memperkirakan implementasi dapat dilakukan sebelum memasuki tahun depan.

"Masih didiskusikan, masih didiskusikan. Sebelum tahun depan mungkin kita implementasikan," ujarnya.

Pemerintah menilai pembatasan diperlukan karena penyaluran BBM bersubsidi selama ini masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, anggaran subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat yang memang membutuhkan.

Bahlil mengatakan kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi seharusnya tidak lagi menjadi penerima manfaat subsidi. Ia menyebut masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 masih ditemukan menikmati subsidi Pertalite.

Baca Juga: Bahlil 'Haramkan' Orang Kaya Bermobil Mewah Pakai Pertalite, Kalau Motor?

"Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi," ujar Bahlil.

Menurutnya, pemerintah kini sedang mencari sistem yang dapat membuat subsidi energi lebih tepat sasaran. Kebijakan tersebut juga disebut sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," katanya.

Meski demikian, Bahlil belum menjelaskan secara rinci kendaraan seperti apa yang nantinya masuk dalam kategori pembatasan. Pemerintah masih perlu menentukan indikator yang bisa diterapkan secara adil dan mudah diawasi di lapangan.

Selain skema pembatasan, pemerintah juga memastikan kebijakan tersebut tidak serta-merta berarti harga Pertalite akan dinaikkan. Fokus utama yang sedang dibahas adalah mengurangi penerima subsidi dari kelompok yang dinilai tidak lagi membutuhkan bantuan negara.

Dengan demikian, pemilik kendaraan kelas atas berpotensi menjadi salah satu kelompok yang terdampak apabila skema pembatasan berdasarkan jenis kendaraan benar-benar diterapkan. Namun, keputusan final mengenai kriteria kendaraan dan waktu pelaksanaannya masih menunggu hasil pembahasan pemerintah.