Dedi Mulyadi: Kita Harus Malu ke Status Diri Sendiri, Tidak Terus-terusan Berpikir Naikkan Tunjangan

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi melontarkan kritik keras terhadap budaya birokrasi yang menurutnya masih gemar mengutamakan kepentingan pejabat dibandingkan kebutuhan masyarakat. Ia meminta para pejabat tidak terus berpikir untuk menaikkan tunjangan maupun menambah fasilitas ketika masih banyak rakyat yang membutuhkan layanan dasar.

Menurut Dedi, besarnya tunjangan dan fasilitas yang telah diterima pejabat seharusnya membuat mereka lebih sadar terhadap kondisi masyarakat, bukan justru terus meminta tambahan fasilitas.

Baca Juga: Dibongkar Dedi Mulyadi, Prabowo Baru Membayar Rp19 Miliar dari Tunggakan Rp1,22 Triliun ke Jabar

"Kita harus malu pada status diri kita yang seharusnya berdiri paling tegak untuk menegakkan Sang Saka Merah Putih. Tidak terus-terusan kita berpikir menaikkan tunjangan yang menurut saya sudah besar, tidak terus-terusan menuntut fasilitas pada negara," tegas Dedi Mulyadi, dilansir Rabu (19/8/2026).

Dedi menilai kebiasaan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pribadi pejabat menjadi persoalan ketika di sisi lain masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan hak dasar secara layak.

Ia pun meminta sistem keuangan pemerintahan daerahnya ditata ulang dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas. Menurutnya, sejumlah kebutuhan pejabat yang tidak mendesak dapat ditunda dan dananya dialihkan untuk kepentingan publik.

"Menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, menunda menambah properti di rumah dinas. Seluruh penundaan itu diarahkan untuk mengangkat derajat masyarakat," ujarnya.

Dedi menilai anggaran pemerintah semestinya diarahkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Ia bahkan menyinggung kebutuhan pendidikan 12 tahun serta penjaminan biaya kesehatan sebagai hal yang lebih penting dibandingkan penambahan fasilitas birokrasi.

Kritik tersebut juga menyasar kebiasaan belanja anggaran untuk kebutuhan seremonial dan fasilitas kantor. Dedi mempertanyakan besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan rutin yang dinilai tidak selalu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

"Berapa sih uang kita yang dibuangin untuk kegiatan rutinitas? Kunjungan kerja, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat mempercantik ruangan dengan berbagai ornamen yang di dalamnya misalnya IT-nya seabrek-abrek tiap tahun ganti, laptopnya ganti tiap tahun, layar digitalnya diganti tiap tahun tapi enggak punya makna gitu loh," ujar Dedi.

Menurutnya, mentalitas tersebut dapat membentuk birokrasi yang sibuk mempercantik ruang kerja, tetapi tidak cukup menghadirkan perubahan bagi masyarakat.

Karena itu, Dedi menginstruksikan jajaran pemerintahan daerahnya untuk meninggalkan gaya kerja yang terlalu mengedepankan atribut dan fasilitas. Anggaran harus disusun secara lebih presisi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Adapun Dedi juga telah memprakterkan hal tersebut dalam pelaksanaan upacara HUT ke-81 RI di Jawa Barat. Dedi memberikan tempat khusus kepada kelompok masyarakat yang selama ini berada di garis depan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Petani, nelayan, pengemudi ojek online, petugas kebersihan hingga pekerja bangunan ditempatkan sebagai tamu VIP di Halaman Gedung Sate atau Pesanggrahan Pancarasa.

Langkah tersebut menjadi simbol pendekatannya bahwa perayaan kemerdekaan tidak semestinya hanya memberikan ruang istimewa kepada pejabat, tetapi juga kepada masyarakat yang bekerja dan berkontribusi langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Soal Prabowo Tak Kunjung Cairkan Dana Bagi Hasil Jabar: Kan Kalimatnya Penundaan, Ya?

Bagi Dedi, perubahan cara pandang tersebut diperlukan agar birokrasi tidak semakin jauh dari masyarakat. Menurutnya, jabatan seharusnya membuat seseorang semakin bertanggung jawab kepada rakyat, bukan semakin banyak menuntut fasilitas dari negara.