Pemerintah Mulai Gencarkan Pajak, Ahok: Buktikan Anda Tidak Boros

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyoroti rencana pemerintah memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang yang berjualan melalui platform marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Ia meminta pemerintah mengutamakan efisiensi anggaran sebelum menambah beban pajak bagi masyarakat kecil dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pernyataan tersebut disampaikan Ahok melalui video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 9 Juli 2026. Ahok memahami bahwa pemerintah membutuhkan penerimaan negara, tetapi menilai kebijakan pemungutan pajak terhadap pedagang digital perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Menurut Ahok, penerapan pajak terhadap pelapak digital dengan batas omzet tertentu berpotensi memengaruhi ekosistem pasar digital. Ia juga menilai persoalan edukasi mengenai mekanisme pemungutan pajak perlu menjadi perhatian pemerintah.

"Satu pihak kita memahami pemerintah butuh dana untuk pungut pajak. Namun dengan kondisi ekonomi seperti ini, apakah ini tidak akan mengganggu pasar digital dan juga menyusahkan UMKM? Apalagi mereka juga tidak tahu mekanismenya bagaimana," ungkap Ahok.

Selain dampak terhadap UMKM, Ahok mempertanyakan jaminan integritas pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia kembali menyinggung komitmen Menteri Keuangan Sri Mulyani pada masa lalu untuk memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan mengaudit gaya hidup pegawai pajak.

Menurut Ahok, sebelum pemerintah menargetkan penerimaan dari masyarakat kecil, kementerian dan lembaga seharusnya terlebih dahulu memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien dan tidak terjadi pemborosan.

Ia juga meminta pemerintah membuka pengelolaan keuangan kementerian dan lembaga secara lebih transparan agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran.

Ahok bahkan meminta pemerintah membuka rincian laporan keuangan hingga "lembaran ketiga" atau bagian terdalam dari laporan tersebut.

"Kalau berani untuk buktikan Anda tidak boros, buka dong dari semua keuangan lembaga kementerian sampai lembaran ketiga supaya rakyat itu bisa melihat dan kita tuh ikhlas bayar pajak," tegasnya.

Baca Juga: Dulu Hanya Ingin Kembangkan Pabrik, Ahok: Gak Bisa Nabok Pejabat

Ahok menilai keterbukaan anggaran menjadi salah satu cara untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurutnya, masyarakat akan lebih menerima kewajiban membayar pajak apabila mengetahui bahwa penerimaan negara tersebut dikelola secara transparan dan tidak dibarengi pemborosan di lingkungan pemerintahan.

Karena itu, Ahok mendorong pemerintah mengedepankan penghematan, transparansi keuangan, dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran sebelum membebankan kewajiban pajak kepada masyarakat kecil dan pelaku UMKM.

Ia menilai transparansi tersebut penting agar kebijakan perpajakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga diiringi kepercayaan masyarakat terhadap cara pemerintah mengelola keuangan negara.