Haruskan Prabowo Memimpin Pakai Gaya Otoriter? Ini Pendapat Anies Baswedan Soal Gaya Strongman

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin bertangan besi atau strongman dengan gaya semi-otoriter untuk mendorong kemajuan ekonomi.

Menurut Anies, kemajuan sejumlah negara yang kerap dijadikan contoh, seperti Tiongkok dan Singapura, tidak semata-mata disebabkan oleh gaya kepemimpinan yang kuat. Ada fondasi tata kelola yang turut menentukan keberhasilan negara-negara tersebut.

Pandangan itu disampaikan Anies dalam perbincangan di kanal NOTASLIMBOY TV yang tayang pada 12 Agustus 2026. Ia menilai narasi bahwa otoritarianisme merupakan kunci kemajuan suatu negara kerap muncul karena publik hanya memilih contoh negara yang berhasil.

Anies mengatakan pihak yang menginginkan sistem pemerintahan lebih otoriter sering terjebak pada cherry-picking, yakni memilih contoh yang sesuai dengan kesimpulan yang ingin dibangun.

Ia mempertanyakan mengapa pembandingnya hanya negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi atau kemajuan, sementara negara otoriter yang mengalami keterpurukan tidak ikut diperhitungkan.

"Kenapa contohnya tidak Myanmar? Kenapa contohnya tidak Korea Utara? Itu otoriter juga," ujar Anies.

Menurut dia, contoh tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang otoriter tidak secara otomatis menghasilkan kemajuan.

Anies kemudian menyinggung Singapura, Korea Selatan pada era Park Chung-hee, dan Tiongkok sebagai negara yang kerap dijadikan rujukan dalam pembahasan tersebut. Menurutnya, hal yang perlu diperhatikan bukan hanya sosok pemimpin yang kuat, melainkan sistem dan tata kelola yang dibangun di belakang kepemimpinan tersebut.

Anies menyebut setidaknya ada tiga hal yang menurutnya menjadi fondasi penting dalam pemerintahan negara-negara yang berhasil membangun kemajuan.

Pertama, teknokrasi yang matang. Menurut Anies, keputusan kenegaraan, terutama yang berskala besar, perlu melalui proses perencanaan, menggunakan basis data, serta mempertimbangkan perdebatan dan kajian akademik.

Kedua, meritokrasi yang ketat. Pengisian posisi strategis, mulai dari pejabat pemerintahan hingga pimpinan perusahaan milik negara, menurutnya harus mempertimbangkan rekam jejak dan kompetensi, bukan kedekatan politik maupun hubungan personal.

Ketiga, transparansi institusi. Anies menilai keberadaan aturan yang jelas dan penegakan terhadap pelanggaran menjadi bagian penting dalam menjaga pemerintahan tetap berjalan sesuai tata kelola.

Ia menilai ketiga fondasi tersebut tidak boleh diabaikan ketika membandingkan Indonesia dengan negara lain yang memiliki pemerintahan kuat.

Anies secara khusus menyoroti pentingnya meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Menurut dia, mengabaikan prinsip tersebut dapat membuat orang-orang terbaik kehilangan kepercayaan terhadap sistem.

Baca Juga: Soal Pidato Presiden, Anies Baswedan: Menggaungkan Semangat, Bukan Membangkitkan Emosi

Jika posisi strategis justru diberikan kepada orang berdasarkan kedekatan atau kontribusi politik, sementara kompetensi dan prestasi dikesampingkan, kondisi tersebut dapat menurunkan motivasi talenta terbaik untuk berkontribusi.

"Orang-orang terbaik di bangsa kita tidak merasa punya kesempatan untuk maju karena prestasi dikalahkan koneksi. Padahal, orang-orang terbaik itu tidak pernah mengandalkan koneksi, mereka mengandalkan prestasi," tegas Anies.

Karena itu, Anies menilai pembahasan mengenai model kepemimpinan tidak cukup hanya melihat seberapa kuat seorang pemimpin menggunakan kekuasaan. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan kekuasaan tersebut ditopang oleh teknokrasi, meritokrasi, dan institusi yang mampu bekerja secara konsisten.