Palapa Ring Baru 54,4%, Pemerintah Siapkan Gebrakan Digital di 2027

Pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur digital dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk memperluas konektivitas, mengurangi kesenjangan digital antarwilayah, serta memperkuat daya saing dan kemandirian digital Indonesia.

Agenda tersebut menjadi bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang terdiri atas delapan klaster pembangunan. Pelaksanaannya ditopang oleh penegakan hukum, penguatan tata kelola dan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

Dalam Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2027, pemerintah menyebut perkembangan teknologi, digitalisasi, dan otomatisasi membuat ketersediaan infrastruktur digital yang berkualitas dan merata semakin penting.

“Tren digitalisasi dan otomatisasi menuntut ketersediaan infrastruktur digital yang berkualitas dan merata hingga ke seluruh wilayah,” tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.

Pembangunan infrastruktur digital tersebut dilakukan melalui tiga lapisan, yakni backbone, middle mile, dan last mile.

Pada lapisan backbone, pemerintah akan melanjutkan peningkatan utilisasi jaringan Palapa Ring melalui pembangunan serat optik nasional yang membentang dari wilayah barat, tengah, hingga timur Indonesia. Jaringan tersebut diarahkan untuk mendorong penetrasi jaringan operator telekomunikasi sehingga akses konektivitas digital semakin luas.

Hingga 2025, tingkat utilisasi jaringan backbone Palapa Ring tercatat mencapai 54,4%.

Sementara itu, pada lapisan middle mile, pemerintah mengandalkan Satelit Multifungsi Pemerintah (SATRIA-1) untuk menyediakan akses broadband di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum terjangkau jaringan terestrial.

Kapasitas SATRIA-1 tercatat mencapai 150 Gbps yang tersebar di 11 gateway.

Adapun pada lapisan last mile, pemerintah bekerja sama dengan operator seluler untuk mempercepat penyediaan Base Transceiver Station (BTS) 4G, khususnya di wilayah 3T. Pembangunan BTS 4G hingga 2025 telah menjangkau 6.747 lokasi.

Selain memperluas konektivitas, pemerintah memperkuat infrastruktur digital untuk mendukung transformasi pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Salah satu infrastruktur yang dibangun adalah Pusat Data Nasional (PDN) di sejumlah lokasi strategis. Pemerintah menempatkan PDN sebagai fondasi infrastruktur SPBE untuk mendukung kedaulatan data nasional dan implementasi Satu Data Indonesia.

Baca Juga: BAKTI Percepat Perbaikan Kabel Laut Palapa Ring Tengah, Layanan Diproyeksikan Pulih 11 Agustus

Baca Juga: Menko Airlangga Ungkap 3 Mesin Pertumbuhan Ekonomi RI 2027, Ada Digitalisasi hingga Bursa Mineral

Tata kelola tersebut diarahkan agar data pemerintah menjadi lebih akurat, terpadu, mudah diakses, serta dapat dibagipakaikan antarinstansi pusat dan daerah.

Pemerintah menilai penguatan infrastruktur dan tata kelola digital akan mendukung integrasi layanan pemerintah lintas instansi. Transformasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat keamanan ruang digital, serta memperluas inklusi sosial dan ekonomi.

Dalam kerangka RAPBN 2027, pembangunan infrastruktur digital menjadi bagian dari agenda transformasi digital nasional. Pemerintah mengarahkan penguatan konektivitas dan infrastruktur data untuk mendukung aktivitas ekonomi digital sekaligus meningkatkan daya saing dan kemandirian digital nasional.