Airlangga Buka-bukaan soal Kelanjutan Tax Holiday Industri Pionir di 2027

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto ,angkat bicara mengenai nasib fasilitas tax holiday bagi industri pionir di Indonesia.

Airlangga mengatakan pemerintah masih akan membahas lebih lanjut mengenai keberlanjutan fasilitas tersebut, termasuk berbagai insentif yang diberikan untuk mendukung investasi.

“Ya nanti kita akan terus bahas terkait dengan fasilitas,” kata Airlangga saat ditemui wartawan di Kantornya, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Tax holiday merupakan salah satu fasilitas yang selama ini digunakan pemerintah untuk memberikan keringanan pajak penghasilan badan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, khususnya industri pionir.

Melalui fasilitas tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan daya tarik investasi sekaligus mendorong masuknya modal ke sektor-sektor yang dinilai memiliki nilai tambah dan dampak besar terhadap perekonomian nasional.

Sebelumnya, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) melaporkan bahwa negara-negara tetangga memberikan opsi insentif yang jauh lebih menggiurkan dibanding Indonesia.

"Persaingan semakin ketat, Pak Menteri. Persaingan antar negara-negara ASEAN, tax holiday itu semakin negara-negara ASEAN memperpanjang tax holiday-nya," kata Ketua HKI, Akhmad Maruf Maulana, dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XXV HKI di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Akhmad menjelaskan, negara kompetitor utama dalam rantai pasok manufaktur, seperti Vietnam dan Thailand, dinilai memiliki gerakan birokrasi yang jauh lebih responsif dan memberikan kejelasan insentif pajak yang lebih cepat.

"Thailand, Vietnam lebih memperpanjang, lebih kejelasannya lebih cepat. Gerakan mereka lebih cepat, Pak Menteri," ungkap Akhmad.

Lebih lanjut, Akhmad mengungkapkan kelambanan pengambilan keputusan birokrasi di Tanah Air dikhawatirkan bakal membuat para pemodal asing kelas kakap mengalihkan target relokasi pabrik mereka ke negara kompetitor.

“Kami bukan pelaku APBN, kami murni swasta, kami non-APBN, Pak Menteri. Tetapi kami mohon dukungan dari pemerintah supaya investasi yang betul-betul kami dapat ini betul-betul cepat realisasi,” sambung Akhmad.