Pecat 137 Kepala Dapur MBG, Bos BGN: Saya Bukan Sok Galak

Langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) membenahi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menimbulkan sorotan. Sejak Sudaryono dilantik sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026, sebanyak 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG telah ditutup, sementara 137 kepala SPPG dicopot dari jabatannya.

Namun, Sudaryono menegaskan keputusan tersebut bukan dilakukan untuk menunjukkan dirinya sebagai pimpinan yang gemar main pecat. Ia mengatakan setiap dugaan pelanggaran tetap diproses dengan mekanisme yang berlaku dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Kita tetap ada asas praduga tak bersalah, segala sesuatunya perlu harus dikerjakan dengan mekanisme yang benar, juga tidak kemudian dengan semena-mena kemudian main copot saja. Ya saya juga bukan sok galak atau sok garang main copot, nggak, kita tetap pakai asas praduga tak bersalah," kata Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Baca Juga: Karhutla Meluas! Menhut Raja Juli Ultimatum Pembakar Lahan: Perintah Presiden...

Selama sekitar satu bulan memimpin BGN, Sudaryono mengaku fokus membenahi berbagai aspek pelaksanaan MBG. Perbaikan tidak hanya menyasar dapur atau pengelolanya, tetapi juga mencakup tata kelola, pelaksanaan program hingga standar operasional prosedur (SOP).

"Tinggal secara konsekuen dan disiplin dilaksanakan. Termasuk SOP rantai pasok, cara berbelanja, dan lain sebagainya," ujarnya.

Menurut Sudaryono, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG tidak bisa serta-merta digeneralisasi kepada seluruh pengelola SPPG. Ia mengakui memang terdapat oknum yang melakukan pelanggaran, tetapi jumlahnya disebut hanya sebagian kecil dibandingkan keseluruhan dapur yang berjalan.

"Jangan kemudian karena ada oknum dianggap semuanya seperti itu, nggak. Sebagian besar jalan bagus, Anda bisa lihat di banyak sosial media postingan yang memang bagus, diterima dengan baik, itu sebagian besar," ungkap Sudaryono.

Meski begitu, BGN tetap akan mengambil tindakan apabila menemukan pelanggaran yang terbukti dalam proses investigasi. Sudaryono menyebut ada pula pengelola SPPG yang diduga berpura-pura menjadi korban scam hingga terlibat judi online.

Bagi pengelola yang terbukti melakukan pelanggaran, sanksi akan disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. 

"Manakala itu memang melanggar hukum dan dan terbukti secara investigasi kita, kita tidak segan-segan untuk kita copot dan kita berhentikan status ASN PPPK-nya," tegas Sudaryono.

Dengan penutupan 1.300 SPPG dan pencopotan 137 kepala SPPG sejak dirinya menjabat, Sudaryono menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperketat pelaksanaan MBG. Ia ingin program tersebut berjalan sesuai aturan, bukan sekadar mengejar jumlah penerima manfaat atau banyaknya dapur yang beroperasi.