Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Viral Camat Ngaku Dipaksa Akui Dapat Banyak Bantuan untuk Korban Gempa: Saya Tersinggung, Marah...

        Viral Camat Ngaku Dipaksa Akui Dapat Banyak Bantuan untuk Korban Gempa: Saya Tersinggung, Marah... Kredit Foto: BPMI
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Viral Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman saat mempersoalkan distribusi bantuan untuk korban gempa di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam video berdurasi sekitar enam menit tersebut, ia terlihat emosional ketika berada di posko logistik dan mempertanyakan klaim mengenai banyaknya bantuan yang disebut telah disalurkan ke wilayahnya.

        Peristiwa itu menjadi sorotan setelah sang camat mengaku merasa tertekan untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Logistik. Ia bahkan menyebut dirinya pusing karena harus menghadapi kondisi di lapangan yang menurutnya tidak sesuai dengan pernyataan mengenai jumlah bantuan yang telah turun.

        Baca Juga: UGM Dorong Prabowo Terapkan Tiga Hal Ini Demi Cegah Karhutla di Sumatera hingga Kalimantan

        “Saya pusing, Pak. Bapak bilang bantuan banyak turun ke sini. Saya tersinggung, Pak. Saya marah, Pak,” ujar Agustinus dalam video yang beredar, dikutip Senin (24/8/2026).

        Dalam rekaman tersebut, ia tampak menunjuk-nunjuk petugas dan meluapkan emosinya. Ia juga terlihat membanting karung beras serta sejumlah paket bantuan di hadapan pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

        Agustinus mengungkapkan persoalan distribusi bantuan menjadi semakin berat karena harus mencukupi kebutuhan warga terdampak yang jumlahnya mencapai 21.171 jiwa dan tersebar di 11 desa.

        Menurut dia, keterbatasan bantuan membuat pemerintah kecamatan berada dalam posisi sulit ketika harus membagi logistik kepada masyarakat. Keluhan dari sejumlah desa pun disebut bermuara kepadanya.

        “Bukan begitu caranya. Saya sangat tidak setuju. Saya tahu semua desa protes ke saya. Semua teriak ke saya,” kata Agustinus.

        Adapun Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Syukur, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan penelusuran terhadap persoalan yang muncul dalam video tersebut. Hasilnya, Pemkab Manggarai Timur menyatakan tidak menemukan adanya tindakan menekan camat agar menandatangani BAST.

        “Hasilnya apa yang disampaikan camat (Lamba Leda Utara) tidak benar. Tidak pernah menekan untuk menandatangani berita acara, lebih-lebih oleh BNPB,” kata Tarsisius.

        Ia menjelaskan, bantuan logistik dari pemerintah pusat memang disalurkan secara bertahap melalui posko utama yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Manggarai Timur.

        Manggarai Timur sendiri memiliki 12 kecamatan yang membutuhkan penyaluran logistik kepada masyarakat terdampak. Untuk memastikan proses distribusi berjalan, pemerintah daerah juga telah membentuk tim khusus yang bertugas mengirimkan bantuan ke wilayah terdampak.

        Tarsisius mengatakan penandatanganan berita acara dilakukan sebagai bagian dari administrasi ketika bantuan diserahkan kepada masyarakat.

        “Tim itu yang kemudian meminta untuk menandatangani berita acara ketika memberi bantuan untuk masyarakat,” ujarnya.

        Kehadiran petugas BNPB di wilayah tersebut, lanjut Tarsisius, juga bukan untuk memberikan tekanan kepada pemerintah kecamatan. Petugas berada di lapangan untuk memastikan bantuan dari pemerintah pusat benar-benar sampai kepada warga yang terdampak bencana.

        “Bukan menekan seperti yang disampaikan camat,” tegasnya.

        Sementara Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Berton SP Panjaitan menegaskan tidak ada pemaksaan dalam proses penandatanganan BAST.

        Berton mengatakan petugas di lapangan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas selama proses distribusi bantuan.

        Baca Juga: Rektor Ova: UGM Tak Mau Berkomentar Soal Ijazah yang Kini di Tangan Jokowi

        “Petugas di lapangan senantiasa mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam setiap tahapan penyaluran bantuan,” ujar Berton.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Aldi Ginastiar
        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: