Luhut: Bansos Salah Sasaran Turun dari 77,6% Jadi di Bawah 5%

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap tingginya ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial (bansos). Angka bansos salah sasaran yang ditemukan dalam uji coba di Banyuwangi sempat mencapai 77,6 persen.

"Ketika kita melakukan uji coba di Banyuwangi, kita mendapati bahwa bansos atau transfer tunai yang salah sasaran mencapai 77,6 persen," kata Luhut dalam Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2026 di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).

Luhut mengatakan pemerintah kemudian memperbaiki sistem penyaluran melalui teknologi digital. Data dari berbagai kementerian dan lembaga mulai diintegrasikan untuk meningkatkan akurasi penerima bantuan.

"Anda bisa membayangkan betapa besarnya angka ketidaktepatan sasaran tersebut. Namun hari ini, kita telah menyelesaikannya sehingga angka kesalahan tersebut bisa ditekan hingga di bawah 5 persen," ujarnya.

Pemerintah menargetkan akurasi penyaluran bansos bisa menembus lebih dari 90 persen pada akhir 2026. Sistem tersebut memungkinkan data calon penerima diperiksa secara langsung melalui sejumlah basis data pemerintah.

Dalam demonstrasi sistem, calon penerima cukup memasukkan NIK dan melakukan pemindaian wajah. Identitas tersebut kemudian diverifikasi dengan data biometrik Dukcapil.

Calon penerima juga memasukkan nomor meteran listrik untuk melihat rata-rata konsumsi selama enam bulan terakhir. Sistem selanjutnya mencocokkan data tersebut dengan berbagai informasi pemerintah untuk menentukan kelayakan penerima.

"Jadi proses pendaftaran selesai dengan cepat dan mendapatkan umpan balik langsung apakah beliau layak atau tidak," jelas Luhut.

Luhut menilai penggunaan kecerdasan buatan atau AI dapat mempersempit celah intervensi manusia. "Karena kita tidak bisa menyuap AI. Begitu datanya ada di sana, tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk melanggar aturan," katanya.

Baca Juga: Pemerintah Jadikan DTSEN Basis Tunggal Penyaluran Bansos RAPBN 2027

Sistem tersebut telah diuji coba di 256 kabupaten/kota. Hingga pekan lalu, cakupannya mencapai 16,8 juta jiwa dengan dukungan sekitar 400 ribu agen pemantauan.

Luhut menyebut integrasi data menjadi bagian dari agenda digitalisasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Semua data lintas kementerian saat ini sudah siap dan terintegrasi. Sistem ini menggunakan AI untuk membaca, menyinkronkan, dan menyelaraskan data," pungkasnya.