Luhut Ungkap Digitalisasi Bansos Nasional Diluncurkan Oktober 2026

Pemerintah akan meluncurkan digitalisasi bantuan sosial (bansos) secara nasional pada pekan ketiga Oktober 2026. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan program tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Digitalisasi bansos dilakukan karena data penerima selama ini belum sepenuhnya terintegrasi sehingga masih ditemukan persoalan salah sasaran. Pemerintah berharap sistem baru dapat membuat proses penyaluran bantuan lebih akurat dan tepat sasaran.

"Kemarin Presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya ini semua. Dan Presiden kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out," kata Luhut dalam konferensi pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).

Luhut mengakui pemerintah masih menghadapi persoalan terkait akurasi data desil penerima bantuan. Namun, ia optimistis masalah tersebut dapat dikurangi melalui koordinasi dan kerja sama lintas instansi.

"Masalahnya tentu tidak sesederhana itu banyak masalah mengenai desil-desil. Tapi dengan kerja yang sangat kompak menurut saya itu bisa teratasi makin lama makin sedikit masalah. Dan saya berharap pada waktu Presiden roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," ujarnya.

Sistem perlindungan sosial digital yang disiapkan pemerintah berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Infrastruktur tersebut mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan pembayaran digital, termasuk verifikasi penerima melalui biometrik wajah yang terhubung dengan data Dukcapil.

Masyarakat nantinya dapat mengecek maupun mengajukan bansos secara mandiri menggunakan NIK melalui portal resmi pemerintah. Kelayakan penerima akan diverifikasi menggunakan data lintas instansi, termasuk informasi kepemilikan kendaraan dan status ASN.

Baca Juga: Luhut Sebut 50 Juta Warga Desil 1-5 Akan Terima Bansos Langsung ke Rekening

Pemerintah juga menyiapkan mekanisme sanggah bagi warga yang merasa berhak menerima bantuan tetapi belum masuk dalam daftar penerima. Sistem tersebut akan memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk membantu meminimalkan kesalahan dalam proses verifikasi.

Dengan sistem digital ini, pemerintah menargetkan penyaluran bansos menjadi lebih transparan dan tepat sasaran. Peluncuran nasional pada Oktober akan menjadi tahap penting dalam penerapan sistem perlindungan sosial berbasis data dan teknologi.