Anggaran MBG 2027 Sudah Lebih Rendah, Purbaya Buka Peluang Dipangkas Lagi

Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 berpeluang kembali dipangkas meski pemerintah sebelumnya sudah menetapkan alokasi sekitar Rp240,2 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan peluang penghematan itu terbuka jika efisiensi pelaksanaan MBG pada 2026 berjalan dengan baik.

Purbaya menjelaskan, efisiensi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun ini dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran MBG pada tahun berikutnya. Dengan begitu, penghematan pada 2026 berpotensi ikut terbawa ke dalam perencanaan anggaran 2027.

"Otomatis kalau (efisiensi MBG di 2026) itu bagus ya ke 2027 juga akan kebawa efisiensinya," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).

Menurut Purbaya, pembahasan bersama Kepala BGN Sudaryono tidak hanya membicarakan perkembangan pelaksanaan MBG, tetapi juga langkah-langkah untuk membuat penggunaan anggaran lebih efisien. Ia menyebut ada kemungkinan anggaran yang nantinya digunakan tidak sebesar kebutuhan yang sebelumnya diajukan.

"Pada dasarnya akan ada efisiensi-efisiensi yang dilakukan yang membuat nanti anggarannya enggak sebesar yang dia anggarkan dan dipakai nanti," ujarnya.

Salah satu bagian yang tengah ditata adalah keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Purbaya mengatakan penambahan dapur tidak otomatis berarti seluruh dapur yang masuk dalam rencana akan dibuka.

Menurut dia, BGN juga akan mengevaluasi dapur yang sudah ada. Dapur yang dinilai tidak sesuai dengan desain pelaksanaan MBG dapat ditutup sehingga jumlah dapur tidak hanya bertambah, tetapi juga mengalami penataan.

"Ada yang dibuka, ada yang ditutup juga kan? Tadi 13 ribu (dapur baru MBG) ini saya enggak tahu, tadi enggak didiskusikan. Tapi begini, dia juga bilang akan ada yang ditutup berapa ratus (dapur) ya? Yang enggak sesuai dengan desain, ya," kata Purbaya.

Penataan tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kebutuhan anggaran MBG ke depan. Pemerintah tidak hanya mengejar perluasan penerima manfaat, tetapi juga memastikan infrastruktur pendukung program berjalan sesuai kebutuhan.

Selain dapur, Purbaya menyebut pemerintah juga tengah mempertimbangkan perubahan skema insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap SPPG. Perubahan tersebut diharapkan membuat penyaluran insentif lebih tepat sasaran, sedangkan detail mekanismenya akan ditentukan oleh BGN.

Purbaya juga menyoroti tingginya permintaan dari sekolah yang ingin mendapatkan program MBG. Ia menyebut permintaan tersebut masih cukup masif dan meminta BGN membuka data sekolah yang mengajukan permintaan kepada publik.

"Saya nanya-nanya aja (ke Sudaryono), ada enggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta dan itu cukup masif yang minta," kata Purbaya.

Menurutnya, data tersebut penting untuk menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap program MBG. Ia menilai publik perlu mengetahui jumlah sekolah yang masih mengajukan permintaan agar gambaran mengenai kebutuhan program dapat terlihat lebih jelas.

"Saya bilang kalau itu, Anda umumkan lah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau enggak bilang semuanya ya, sebagian besar," ujarnya.

Baca Juga: Banyak yang Salah Paham soal Guru Wajib Cicipi Menu MBG, Bos BGN: Sebetulnya Begini...

Sebelumnya, BGN menyebut anggaran MBG 2026 yang semula mencapai Rp268 triliun telah disisir dan diefisienkan menjadi sekitar Rp229 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp117 triliun telah tersalurkan atau sekitar 56 persen.

Untuk 2027, pemerintah menyiapkan sekitar Rp240,2 triliun melalui BGN. Angka itu sudah lebih rendah dibandingkan alokasi awal MBG 2026, tetapi pernyataan Purbaya menunjukkan nominal tersebut masih dapat berubah jika efisiensi pelaksanaan program menghasilkan kebutuhan anggaran yang lebih kecil.

Di sisi lain, BGN masih menghadapi kebutuhan perluasan dapur MBG. Sudaryono sebelumnya menyebut terdapat sekitar 13 ribu dapur dalam antrean untuk memperoleh alokasi, sementara sekitar 2.700 dapur disiapkan untuk dibuka secara bertahap, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Purbaya mengatakan kebutuhan pembukaan dapur di wilayah 3T sudah masuk dalam anggaran yang tersedia. BGN dapat melakukan realokasi anggaran antarpos untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa harus menambah anggaran MBG tahun berjalan.

"Kan 3T itu tahun ini (dapur MBG) dibuka terus kok, makin akan dibukakan. Dia bilang akan ada realokasi sebagian ya, dari satu pos-pos ke pos itu. Dananya boleh enggak dipakai? 'Boleh', dia bilang," tuturnya.

Dengan skema tersebut, pemerintah dapat tetap memperluas layanan MBG sekaligus menekan kebutuhan tambahan anggaran. Efisiensi menjadi kunci agar cakupan program dapat meningkat tanpa membuat belanja negara ikut membengkak.

Sementara itu, target penerima manfaat MBG pada 2027 ditetapkan sekitar 72,1 juta orang. Artinya, pemerintah dihadapkan pada dua kebutuhan sekaligus, yakni memperluas cakupan program dan menjaga agar penggunaan anggaran tetap efisien.