Begini Jawaban Hasto soal Puan Enggak Teken Komitmen RUU Perampasan Aset

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, merespons sorotan publik terkait absennya tanda tangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Surat Komitmen Penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana.

Hasto menegaskan bahwa sistem kepemimpinan di parlemen berpegang pada prinsip kolektif-kolegial. Penjelasan tersebut disampaikan Hasto saat ditemui di Megawati Institute, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Ia menekankan bahwa setiap sikap dan respons DPR terhadap aspirasi masyarakat tidak diputuskan oleh satu orang pimpinan saja, melainkan dibahas secara bersama-sama.

"Ya, kepemimpinan DPR itu adalah kolektif-kolegial. Saya dapat laporan dari fraksi bagaimana sebelumnya terkait dengan respons demo, itu dibahas bersama-sama oleh Mbak Puan Maharani, Mas Dasco, dan juga pimpinan DPR RI lainnya," ungkap Hasto.

Hasto menepis anggapan bahwa absennya tanda tangan Puan mengindikasikan melemahnya dukungan partai terhadap pemberantasan korupsi. Guna meluruskan isu tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP telah menginstruksikan Fraksi PDIP di DPR RI untuk memberikan penjelasan resmi kepada publik.

"DPP PDIP menugaskan fraksi untuk memberikan suatu penjelasan, karena komitmen untuk pemberantasan korupsi itu merupakan bagian dari sikap politik PDIP," tegas Hasto.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa PDIP bersikap proaktif dalam mendorong penyelesaian dan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Hasto juga mengingatkan kembali rekam jejak historis partai berlambang banteng tersebut dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"PDIP memiliki komitmen penuh, bahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pun lahir pada masa kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri. Jadi, komitmen PDIP tidak diragukan lagi, termasuk dalam sikap proaktif kami untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset," pungkasnya.